Alex© @
mbah joebir:
Untuk poin 1, cenderung demikian memang. GAM itu lebih ke sayap militer dari dulu. Meski awal pemberontakan ada unsur kepentingan Hasan Tiro, di penghujung 90-an, GAM itu representasi dari kemarahan massa, apalagi pasca kejadian seperti pembantaian Arakundo, Simpang KKA dan Rumoh Geudong oleh ABRI. Kecenderungan politiknya kurang di lapisan bawah. Di periode ini, GAM baru dianggap jihad fi sabilillah. Euforia massa yang berpaut dengan euforia referendum. Latihan digelar dimana-mana. Para pemuda ramai ikut, bahkan pelajar SMA sepertiku. Latihan militer dasar: bongkar-pasang senjata, menembak, bikin bom sederhana, sandi radio dan latihan dasar sejenisnya. Tidak/belum ada politik saat itu. Termasuk ketika referendum.
Ketika rekonsiliasi terjadi, yang gagap ini elit GAM sendiri. Beberapa bertahan dengan idealisme mereka, meski melunak soal kemerdekaan (prinsip mereka: give it a try, dan mereka sadar bahwa mungkin akan jadi Daud Bereueh ke sekian). Tapi yang model begini kalah dan cenderung minoritas. Ada yang kembali jadi guru atau kembali ke kampung saja. Salah satu dari panglima sagoe di Rukoh, Banda Aceh, yang dekat denganku pasca selamat dari pemboman OV 10 Bronco TNI di kawasan Cot Keueng, malah memilih buka neuheun (tambak) kecil di kampungnya. Orang-orang begini di Aceh dikenal dengan sebutan “awak geulam beuso”, alias petempur beneran. Bukan elit politik.
Dulu di akhir 90-an itu juga sempat ada konflik dalam tubuh elit GAM. Pernah dengar penembakan T. Don Zulfahri? Ini: http://to.ly/c4Ug Dia ini merupakan tokoh dari MP-GAM yang berseberangan dengan elit GAM Swedia. Pengaruhnya cukup besar, dan lebih anti-Indonesia (setidaknya saat itu) serta konon tak memilih jalur politik. Tapi ada tuduhan bahwa MP-GAM ini susupan intelijen di Aceh saat itu. Ini beredar di masyarakat. Jadi pernah terbelah juga, sampai kemudian vakum dan agaknya kembali melebur. (Meski kalau kukira-kira, kelompok GAM di masaku dulu cenderung juga kepada MP-GAM ini, yang kemudian ketika damai, cenderung menolak untuk terlalu lunak pada pusat juga menolak gabung dengan elit GAM lainnya, tidak begitu percaya dengan bulus pusat soal perdamaian).
Di masa rekonsiliasi, prediksi orang2 seperti Don Zulfahri dulu ada benarnya. Lihat saja sikon terkini. Kepentingan banyak sekali bermain. Ambil misal BRR. Meski kepala BRR itu Kuntoro, dan dalam eselon atasnya ada kecenderungan nepotis dan sukuis memilih pejabat , dominan dari Jawa (baik suku Jawa atau bukan), namun proyek-proyek di lapangan “berbagi hasil” dengan elit GAM yang menjelma jadi KPA (dan kemudian jadi Partai Aceh). Elit-elit ini memiliki massa sendiri yang (seperti artikelku ini) tak mau jadi kuli tapi maunya pegang proyek, walau cuma parit sekali pun. Mereka tak peduli pekerjanya orang Jawa atau orang Yahudi. Jika ada kecemburuan sosial, itu cuma antar elit, baik dengan orang luar (seperti dengan deputi-deputi BRR yang aneh memang diletakkan orang luar yang tak paham sikon Aceh) atau dengan sesama mereka (misal kasus –kasus demo ke BRA yang dipimpun M. Nur Djuli, tokoh GAM sendiri, oleh mantan GAM (atau bayaran?) lainnya).
Dalam perkembangan soal UUPA ini, konflik kepentingan itu juga agaknya berpengaruh pada kebijakan. Nur Djuli sendiri menertawakan isu UUPA itu harga mati yang dihembuskan elit GAM lainnya. Silakan cek http://is.gd/ZGW8Ay ini. Dia faham ada kepentingan dalam soal ini. Ada proyek jangka panjang dengan menjegal calon independen dulunya. Dan, seperti prediksi Don Zulfahri dulu, tahu akan pecah-belah ini. KKR Aceh yang dulu pernah kutuliskan di sini, memang tak pernah itu disebut-sebut oleh elit GAM, sementara kalangan GAM lain justru ramai juga mendesak soal ini, seperti mengingat kasus pengadilan koneksitas Teungku Bantaqiah yang cuma menumbalkan kroco-kroco ABRI. Otonom itu bukan opsi bagi sebagian kalangan mantan GAM dulu. Meski tak merdeka penuh, mungkin jika diadakan polling, mereka akan memilih merdeka dalam bentuk negara bagian. Atau jika pun Otsus, adalah Otsus yang berpegang benar-benar pada MoU, bukan UUPA yang banyak dikebiri itu.
Poin 2 memang menjengkelkan. Believe it or not, saat jelang hari H pemilu, aparat yang di masa kampanye seolah-olah menekan Partai Aceh, justru jadi lebih longgar. Babinsa turun ke TPS-TPS dan sekuriti di TPS yang seharusnya dijaga oleh sipil seperti Hansip dan Kamra, dengan backup kepolisian, malah cuma di luar pagar. Benar, ada terpola campur-tangan elit nasional di sini.
3. Apakah eksistensi GAM itu sebenarnya sama saja dengan eksistensi PA? *maksudnya sama-sama punya 'saudara' di pusat* ini pertanyaan menarik. Bisa ya, bisa tidak. Sukar diterobos sampai level atas soal ini. Tapi ada kecenderungan menarik memang, misalnya soal “persaudaraan” mantan Panglima GAM dan mantan Pangdam itu (yang KEBETULAN mantan Danjen Kopassus dan jadi Pangdam ketika Danjen Kopassus dijabat famili Presiden). Atau soal “diamnya” elit GAM di Partai Aceh atas para tapol/napol GAM yang anti pada Jakarta di penjara Jakarta sana. Salah satunya seperti kelompok Teungku Ismuhadi, yang dulu ditahan dengan jeratan UU Terorisme karena dituduh mengebom BEJ tahun 2000. Yang ribut soal sisa-sisa tapol/napol GAM ini justru mahasiswa dan aktivis politik di Aceh, serta kalangan GAM akar rumput. Dengan kata lain: GAM tidak selalu memiliki persamaan eksistensi dengan Partai Aceh. Toh Partai Aceh sendiri sepertinya mati-matian –meski berkesan plinplan- menghapus atribut GAM dari diri mereka, dalam artian, melepas imej “partainya GAM” dari diri mereka. Dan juga tanpa sungkan-sungkan melupakan, memecat atau menyingkirkan para kombatan GAM yang tidak sehaluan dengan arah politik mereka :D
03 Februari 2012 15:28:00
sawung gue ke summon :D.
mbah joebir Hal pertama yang muncul dalam pikiran saya ketika usai baca artikel ini adalah:
The Crow @mbah joebir: A common enemy unites disputing parties. Once the common enemy's gone, the dispute continues and sometimes even more fiercely.
GusBushTom nes inpoh agan. saya coba kombinasikan dg beberapa data lain. So inspiring. :) #SalamAKUBISA
Leksa @The Crow: summon me?
