Subroto Miskin itu... jika belum bisa beli Blackberry


...demi gaya :))
03 Juli 2011 12:03:00

zzerkid Kalau tidak salah dari penjelasan pemerintah (gak tau rapat komisi DPR apa namanya), penduduk kategori miskin itu adalah yang pengeluarannya sekitar +/- Rp. 7 ribuan per hari. (entah per orang atau per KK, lupa :P ). CMIWW.
04 Juli 2011 03:36:00

zzerkid Pernah dibahas di detik juga tuh soal standar miskin 7 ribu ini...

>>> http://forum.detik.com/keberhasilan-pemerintahan-sby-menurunkan-kemiskinan-standar-rp-7-ribu-per-t237498.html
04 Juli 2011 04:08:00

zzerkid Mungkin begini, menurut standar World bank yang dikategorikan penduduk miskin ialah mereka yang pengeluaran hariannya > $ 1-2/day, nah kalau mengikuti ini Angka kemiskinan membengkak (mungkin 80 jt orang tadi), jadi jeleklah nama pemerintah.

Maka dari itu, di Indonesia ditetapkanlah menurut perhitungan BPS standar penduduk miskin ialah yang pengeluaran hariannya > Rp.7.xxx,- sehingga jumlah penduduk miskin terlihat sedikit (30 juta).

Logikanya, semakin rendah standarnya, semakin sedikit orang yg dikategorikan miskin, BUKAN orang miskinnya yang bertambah sedikit. cmiiw.
04 Juli 2011 04:27:00

Striding Cloud  @Apprayo:

Artkel ini sebenarnya semacam "Straw man's fallacy" lemah, yg formulasi generalnya begini:
1. Fakta A
2. Asumsi B
3. Fakta A + Asumsi B = Kesimpulan C
4. Serang Kesimpulan C.

Lengkapnya:
1. Angka kemiskinan = 19 juta keluarga, 30 juta orang.
2. 1 keluarga = 4-5 orang
3. Kriterianya berbeda
4. Kenapa kok untuk hal yang sama, pake kriteria berbeda?


Terlepas dari berbeda atau tidak kriterianya, konstruksi argumen seperti ini bisa dengan mudah dipatahkan dengan mempertanyakan step 2:
asumsinya valid atau tidak? lemah atau kuat?

Sederhananya, ajukan 2 pertanyaan berikut:
1. Apakah 1 keluarga PASTI memiliki 4-5 anggota keluarga?
2. Apakah Seorang single tidak boleh memiliki Kartu Keluarga sendiri?

Dengan mengabaikan step 2-4, kesimpulan dari 2 data tersebut BISA JADI seperti ini: Bahwa rata2nya 1 Kartu Keluarga memiliki anggota keluarga 1-2 orang.

Mengingat orang Indonesia suka maximising chances untuk dapat gratisan dengan memanfaatkan loophole, BISA JADI sebuah keluarga yang terdiri dari 4-5 orang tadi memiliki lebih dari 1 kartu keluarga, sehingga tersplit menjadi 2-4 Kartu Keluarga yang memiliki rerata jumlah anggota keluarga minimum sebesar: 1.3

Jika ini terjadi secara widespread dan mendekati teori di atas, maka 30 juta orang rakyat miskin adalah setara 23 juta "Keluarga".

Tentu, karena metodenya sama dengan metode artikel, angkanya BISA JADI salah.

Namun angka yang cuma level BISA JADI tersebut, tidak dipakai untuk berargumen seperti ini (misalnya):

"Hah?! dari 23 juta keluarga miskin, pemerintah hanya rela nanggung 19 juta?????!!!"


Demikian. Salam Kenal.


04 Juli 2011 05:57:00

Striding Cloud  @zzerkid:

[_Mungkin begini, menurut standar World bank yang dikategorikan penduduk miskin ialah mereka yang pengeluaran hariannya > $ 1-2/day_]

Standard WB itu, setidaknya, ada 2:
1. Standar Extreme Poverty, yaitu $ 1.25 PPP
2. Standar Moderate Poverty, yaitu $ 2 PPP

Jika kita pakai data-data WB (2009) yang tertera di laman2 berikut:
1. [ http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP)_per_capita ]
2. [ http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)_per_capita ]

Dapat kita dekati rasio PPP:nominalnya,
$ 4199 PPP = $ 2349 Nominal
$ 1 PPP = $ 0.56 Nominal

Maka
1. Extreme poverty, $ 1.25 PPP = $ 0.7 nominal
2. Moderate Poverty, $ 2 PPP = $ 1.12 nominal


Nah, kalau kita cek nilai konversi nominal rupiah-dollar di tahun 2009, antara 9500-12000. Maka:
1. Extreme Poverty, rangenya di sekitar Rp 6700 - Rp 8400
2. Moderate Poverty, rangenya di sekitar Rp 10700 - 13500

Maka angka pemerintah tersebut masihlah makes sense. Bahkan boleh dikatakan di atas standar WB untuk extreme poverty.

Tapi tentunya, bagaimanapun datanya, segalanya tergantung niat masing-masing orang dalam menerjemahkan.

Data yang saya sampaikan, sebagaimana yang terjadi pada policy making di negara lain, bisa pula dipakai untuk berargumen begini:

"Pemerintah GAGAL memprioritaskan untuk membantu rakyat yang berdasarkan standar extreme poverty WB, harus dibantu. Pemerintah malah berfokus membantu rakyat yang berdasar standar WB masih berada di atas garis extreme poverty.

Sungguh pemerintah yang tak sadar prioritas!!"

Damned if you do, damned if you dont. :)


Demikian. Semoga pendekatan multi-perspektif ini dapat membantu berpikir.

Salam Politikana.
04 Juli 2011 06:41:00

Apprayo  @zzerkid:
Thanks untuk tambahan infonya.

@Striding Cloud:
Seperti biasa, argumen Anda selalu memikat :)

Betul, kuncinya ada di asumsi. Dari pengamatan saya, media selalu mengasumsikan 1 keluarga beranggotakan 4 atau 5 orang, dan tidak pernah ada di media asumsi 1 keluarga beranggotakan 2 atau bahkan 1 orang. Saya hanya mengadopsi asumsi media itu.

Dalam kenyataannya, saya juga ragu (debatable, tentunya) bahwa orang yang masih tergolong miskin bersedia repot2 mengurus KK agar terpisah dari KK keluarga besarnya. Dan tentu kita bisa memilih, asumsi mana yang mau kita ambil, yang menurut kita lebih masuk akal: 1 keluarga = 1 atau 2 orang, atau 1 keluarga = 4 atau 5 orang. Lagi2, betul bahwa ini debatable.
04 Juli 2011 08:50:54

zzerkid  @Striding Cloud: Sungguh menarik sekali ulasan anda tentang kesetaraan nilai antara standart BPS dan Bank dunia dilihat dari nilai PPP-nya.

[Demikian. Semoga pendekatan multi-perspektif ini dapat membantu berpikir.]

Nice comment, thanks alot. :D
04 Juli 2011 09:03:00

Striding Cloud  @Apprayo:

[_hwa orang yang masih tergolong miskin bersedia repot2 mengurus KK agar terpisah dari KK keluarga besarnya_]

Argumen seperti itu juga dapat mendukung posisi pemerintah lho: Bahwa orang yang tergolong miskin tidak mau untuk repot2 mengurus KK.

Akibatnya, mereka kesulitan untuk mendapatkan BLT (yang merupakan rekomendasi itu), dan kesulitan mendapatkannya.

Sedangkan yang sudah memiliki KK, adalah orang-orang tua (suami istri, duda atau janda) tak mampu, yang anak-anaknya sudah lepas.

Anyway, Nice Comment.
04 Juli 2011 09:30:00

Striding Cloud  @zzerkid:
[_Sungguh menarik sekali ulasan anda tentang kesetaraan nilai antara standart BPS dan Bank dunia dilihat dari nilai PPP-nya._]

Karena memang WB mengeluarkan standardnya berdasarkan PPP.

[_Nice comment, thanks alot._]

They are indeed wonderful creatures.
04 Juli 2011 09:32:00

Striding Cloud  @Apprayo:

koreksi:
[_Akibatnya, mereka kesulitan untuk mendapatkan BLT (yang merupakan rekomendasi itu), dan kesulitan mendapatkannya._]

kalimat terakhir setelah koma anggap tak ada.
04 Juli 2011 09:35:00

pradaksina BLT kalao gak salah prosesnya dari bawah. Ketua RT mendata masyarakatnya yg miskin (dengan subyektifitas ketua RT masing2 dan kerakusan -sebagian- masyarakat akan uang gratisan), dilaporkan ke kelurahan, terus ke atas.

Sementara data penduduk miskin versi BPS berdasarkan hasil survey pendapatan (atau konsumsi?) bulanan masyarakat yg tidak spesifik diunakan utk mencari jumlah penduduk miskin (sehinga masyarakat yg ditanyai tidak langsung mengaitkan dengan kemungkinan memperoleh uang gratis, beda dengan pendataan untuk BLT).

Dan tentu saja pemerintah berusaha mengatasi hal ini 9http://www.bumn.go.id/bulog/publikasi/pemerintah-susun-database-tunggal-keluarga-miskin/)

Oya! Proyek lagi nih!

:D
04 Juli 2011 11:54:00

Apprayo  @pradaksina:
Jadi data BPS 'mungkin' lebih akurat? Karena responden tidak punya kepentingan apa2 terhadap data? :)
04 Juli 2011 12:01:56

pradaksina  @Apprayo: Dari satu aspek tersebut, saya pikir iya.

Tapi, siapa yg tahu apa yg dikerjain BPS? Sensus tahun kemaren aja rumah saya gak didatengin (!)

:\
04 Juli 2011 12:11:00

Apprayo  @pradaksina:
Huehehehehe...
Situ terlalu sering tugas luar kota kali..
04 Juli 2011 12:14:25

Ning Sudah dibahas juga di
http://politikana.com/baca/2011/06/14/bingung-menentukan-kemiskinan.html
04 Juli 2011 12:17:00

Apprayo  @Ning:
Penjelasan di situ sangat menarik. Sayangnya, sejak koneksi internet saya tidak lagi mampu mengakses P full site, saya kehilangan kemampuan memantau obrolan menarik seperti itu.
04 Juli 2011 12:25:59

Apprayo http://www.bps.go.id/brs_file/Penjelasan_Data_Kemiskinan.pdf
04 Juli 2011 12:32:57

pradaksina  @Apprayo: Maslahnya ada di kriteria miskin itu. Pemahaman surveyor atas kriteria rumah tangga miskin bisa bervariasi.

Bahkan kriteria itu sendiri bermasalah. Salah satu kriteria rumah tangga miskin kalau gak salah lantai rumah yg tidak diplester semen.

Sementara di luar Jawa, rumah panggung adalah lumrah, sehingga orang paling kaya pun rumahnya tidak diplester semen.

Pada jaman orba, rumah kayu (istilahnya rumah non permanen) adalah salah satu tanda kemiskinan, walaupun kayunya jati.

:\
04 Juli 2011 13:10:00

zzerkid Yah begitulah, di negara ini kemiskinan itu cuma dianggap angka... dan kematian hanyalah statistik.. :\
04 Juli 2011 17:27:00

Striding Cloud  @zzerkid:

[_Yah begitulah, di negara ini kemiskinan itu cuma dianggap angka... dan kematian hanyalah statistik.. _]

Anggaplah ini sebuah perang.

Seorang prajurit yang tak berpendidikan hanya akan menganggap jumlah pasukan dan kondisi lapangan hanya angka dan statistik.

Seorang strategist, tentu memerlukan angka dan statistik tersebut untuk mencegah angka kematian tinggi. Tanpa ada angka dan statistik tersebut, dan tanpa pemahaman menyeluruh bagaimana mendapatkannya, tidak banyak yang dapat dilakukan strategist.

Pemahaman "dari mana datangnya" juga sama pentingnya dengan nilai2 angka2 tersebut, karena ada kaitannya dengan subyektifitas pengumpul data, reliabilitasnya, confirmability-nya, serta margin of errornya.

Kematian akibat dari margin of error adalah acceptable loss, merupakan realitas yang harus diterima untuk mencegah loss yang lebih besar lagi, jika tanpa dasar data samasekali.
04 Juli 2011 23:44:00