botaksakti Presiden berkuasa penuh? Akur!Tapi dengan konsekuensi penuh pula.
07 Februari 2011 11:03:00

Subroto Prosedur pengajuan amandemen lewat MK itu sebenarnya gimana?
07 Februari 2011 11:09:00

pras  @Subroto: amandemen? pasal berapa bung? pasal 29 ya? hahahahahaha
07 Februari 2011 11:14:00

TTTH Yang bisa mengubah sistem adalah manusia, yang adalah hasil bentukan sistem, yang menghasilkan manusia yang mestinya mengubah sistem... #puyeng
07 Februari 2011 14:24:00

ilham_durtigs nah ini dia artikel menarik :P, sistem kita itu sebenarnya trialis demakrasi ( meminjam istilah reussou ) dimana 3 lembaga , eksekutive, yudikative dan legislative pada berjalan masing2 dan merasa punya kekuatan yang setara.

wal hasil, berantakan. kenapa ? krn masyarakat taunya sistem kita presidensial, dimana kekuasaan presiden mengepalai 3 lembaga tersebut. namun faktanya kan tidak !

dimana sumber masalahnya ? menurut saya ( opini pribadi) di legislative sebagai pengawas, dan yudikative ( lembaga keadilan )

1. legislative : selayaknya perusahaan punya komisaris, tentu semakin besar perusahaan di butuhkan komisaris yang bijak dan kompeten. nah bila kita andaikan ke INDONESIA, komisaris kita itu di isi oleh orang-orang titipan partai, yang kualitasnya tidak standart mutu.

untuk lembaga yang merasa lebih tinggi dari presiden, dan isi oleh lebih dari 500 orang, seharusnya lembaga tersebut di isi oleh kelompok manusia yang intelek dan mengetahui etika dan filsafat, bukan malah bisa dapat kursi karena ada akses ke partai dan punya modal untuk investasi di pemilu.

bisa dibayangkan, para pengawas ( komisaris ) bangsa di isi oleh orang-orang yang berpikiran " gimana caranya balikin modal investasi gue dan oh ya, gimana cara ngasih sumbangan buat partai gue " . hal ini buruk sekali bagi demokrasi, karena orang-orang berkualitas rendah ini akan terus membuat panas situasi dan hawa politik, karena memang mereka tidak tau bagaimana menjalankan politik yang benar.

mereka pikir dengan masuk partai sudah dapat gelar politikus! seperti orang belajar filsafat sudah merasa jadi filsuf, sungguh aneh cara kerja lembaga legislative ini.
08 Februari 2011 07:49:00

ilham_durtigs 2. yudikative : sebagai lembaga hukum yang mewakili landasan bangsa, namun tidak ada pembenahan didalamnya, hukum di INDONESIA adalah komoditi yang bisa diperdagangkan, the winner is the highest bidder.
what ? bukankah kita bicarakan keadilan ?? wakil TUHAN di bumi, dimana mempunyai wewenang untuk mengadili siapa yang salah dan benar, kok wewenang itu bisa-bisanya didagang, diperjual belikan. dan sialnya, presiden tidak bisa menyentuh ranah hukum.

jadi tambah rumitlah masalah bangsa.

anyone hv an idea's ?
08 Februari 2011 07:54:00

GaraMata  @ilham_durtigs:

Kalo saya baca kok jadinya malah rakyat yang salah ya? Rakyat telah salah pilih memilih wakilnya untuk mengawasi presiden.
08 Februari 2011 22:08:00