User is deleted by ACTA Nuh shouldn't have been in charge of national education. He only knows about flood and building ark.
18 Maret 2010 05:13:35

Nazil Sekedar informasi saja, bahwa sekolah tidak boleh menarik lagi biaya UN dari peserta didik. Karena biaya UN sudah dianggarkan pemerintah.
18 Maret 2010 05:15:00

Leksa  @Nazil: Itu bukan sekedar informasi, Kang. Justru kami pun tahunya begitu.

Tapi apa dinyana, boleh ditanya ke sekolah2 di Bandung apakah ada pungutan tidak soal UN ini, dan dikonfirm, memang ada.
18 Maret 2010 05:32:00

Nazil  @Leksa: Maaf swasta atau negeri Kang?


*penting*
18 Maret 2010 05:40:00

Leksa Untuk sekolah adik kami ini sekolah swasta, berada di bawah yayasan keluarga.

At least pertanyaan sederhana ada pada rapat yang dihadiri si ibu. Kenapa harus ada biaya operasional yang ditarik dari siswa?
18 Maret 2010 05:48:00

Nazil  @Leksa: Baiklah Kang. Sekolah swasta memang mandiri dalam hal pembiayaan oprasional, termasuk dalam persiapan UN (try out, pendalaman materi UN, modul dll-dll)

Bagaimana dalam pelaksanaan UN? Biaya penyelenggaraan UN baik dari transport, biaya oprasional, konsumsi, pengawas dsb (seharusnya) diambil dari pemerintah. Karena itu sudah ada dalam anggaran.

*OK informasi ini penting bagi saya. Trims. Meluncur ke TKP
18 Maret 2010 05:56:00

Nazil Tambahan biaya penyelenggaraan UN (pengawas, konsumsi dsb diambil dari pemerintah) ini berlaku baik swasta dan negeri, dari SD-SMU/SMK.
18 Maret 2010 05:58:00

Leksa  @Nazil: Wah, kang @Nazil langsung gerak cepat.

Kalau bisa informasikan kang, apakah memang biaya operasional ini bener2 ada?
Saya jg bertanya-tanya untuk sekolah2 seperti SMK misalnya, untuk ujian praktek apakah biaya operasional nya bisa bikin keluarha spot jantung.

Ini hasil diskusi lain dengan teman2 saya. Bagaimana anehnya Diknas kita mengkampanyekan sekolah kejuruan, tetapi untuk persoalan biaya dalam sekolah kejuruan itu sendiri masih sangat jomplang standarnya. Apakah tidak ada pengawasan terhadap biaya praktek mereka?
*beberapa adik asuh kami ada juga yg bersekolah kejuruan di sekolah lainnya.

Dan penting lagi,
ada satu hal yang mengganjal, untuk beberapa sekolah, yang mendapat subsidi dana pendidikan, coba di track besarnya dana yag mengalir dari anggaran pendidikan APBD yang luar biasa besar itu, juga dana BOS yang turun Januari kemarin. Ada rumor dana itu banyak di potong ketika sampai di sekolah..
Demikian.
18 Maret 2010 06:14:00

botaksakti  @Nazil: gratis.....faktanya ????benar kata @leksa.....bagi saya yang gratis tanpa pemberitahuan cuma kencing di bawah pohon....
18 Maret 2010 06:20:00

botaksakti  @Leksa: dana banyak dipotong.......itu tidak benar....yang benar di"rampok":D salam.....
18 Maret 2010 06:21:00

conscientizacao Uhm... UN lagi... Ada kasus lain yang lucu. Katanya UN kan buat mengacu ke standar yang lebih global, nginternasional gitu deh...

Nah, datanglah seoranga anak teman dari luar negeri, tapi ia orang indonsia asli. Karena tidak mau repot menyesuaikan dengan kurikulum nasional, maka si anak dimasukkan ke sekolah Internasional.

Pas mau kuliah? Ijazahnya Sekolah Internasionalnya tidak diakui... Harus ikut UN, biarpun itu lewat paket C. Intinya, BAYAR ini itu!

Kayaknya Nginternasionalnya pendidikan kita mengacu ke sistem di galaksi lain... ;))
18 Maret 2010 07:31:00

liwung  @conscientizacao: suruh ke sekolahku aja kang, langsung diakui, nggak ribet gitu
18 Maret 2010 07:55:00

ndableg  @liwung: say, buku-nya dah sampe belom?
18 Maret 2010 07:59:00

conscientizacao  @liwung: Di Jakarta atau Bandung?
18 Maret 2010 08:20:00

Nazil  @Leksa: OK terimakasih informasinya. Sudah saya sampaikan ke beberapa daerah. Segera bergerak! Buat posko pengaduan (baru diusahakan) bekerjasama dengan Dewan Pendidikan. Begitu informasinya.

18 Maret 2010 09:08:00

Leksa  @Nazil: Terima Kasih bayak buat "gerak" nya Kang. :)

Kalau boleh tahu, dewa pendidikan itu bisa dihubungi dimana?

Ide bagus juga soal posko pengaduan. Sebenarnya tidak ada salahnya mencoba posko pengaduan begini. persoalan efektif tidaknya, bisa diketahui nanti kalau sudah jalan, itu menurut pendapat saya.

Misal, mencontoh sebuah intansi BUMN kita - PT POS, mereka berani membuka layanan pengaduan di Facebook, dan tim pengelolanya sangat responsif membalas setiap keluhan dan pertanyaan, disana menjadi tempat pengaduan dan saringan informasi tercepat bagi PT POS. Justru apresiasi banyak yang datang di Page Facebook PT POS tersebut.

Entah kenapa saya berharap ada posko pengaduan demikian (Facebook, atau mana pun) bagi Diknas kita. Kenapa? Karena bukan soal pengaduan kelalaian saja, tetapi berharap bisa menjadi tempat kolaborasi yang lebih baik sebuah proyek penting beranggaran terbesar di APBN kita.
18 Maret 2010 16:09:00

Frankeinstein Aduh...nanti klw au pnya keluarga ada anak2nya au sanggup kah menyekolahkan anak2 au krn biaya pendidikan mahal mamat?Huft :-(\m/
18 Maret 2010 23:11:00