37 Komentar Tulisan

Politik Pendidikan: "Kemampuan bahasa" first, the rest are commentary • penulis: Wonggantenk, 14 Maret 2010 14:10:57 • Penting +7

Mathematics and Languages are the basic of General Education, the rest are commentary.

Menampilkan 31 - 37 dari 37 komentar.
hamatamu @prajnamu, lha wong anjing menggonggong guru kencing berlalu kok. duh, sepertinya ada yang salah dengan peribahasa saya :|
17 Maret 2010 12:16:00
Wonggantenk  @Cicak Bin kadal: Dan kita harus lebih banyak berdoa di era information overload ini :D ,apalagi di internet informasinya dapat dikatakan tak berhingga

@hamatamu: :)

@conscientizacao: Kalau masalah keselarasan dengan KBK, saya sependapat dengan anda.
Namun, untuk standar normatif sekolah umum, kompetensi bahasa layak dijadikan standar. Tidak ada yang sistem ujian nasional yang bisa menggambarkan kompetensi penuh dari seorang siswa. Tetapi, lebih bahaya lagi kalau tidak ada standar. Pragmatis saja
17 Maret 2010 12:25:00
conscientizacao  @Wonggantenk: Sekarang bukan lagi KBK, melainkan KTSP. MEski nama beda, sejatinya banyak yang percaya bahwa keduanya sama saja. Yang menarik adalah, KTSP sangat menekankan partisipasi siswa, sehingga kegiatan belajar sehari-hari adalah tolok ukur yang paling akurat. http://www.slideshare.net/pujimr/sistem-penilaian-ktsp-sma-460345

Saya tidak bilang UN tidak perlu, yang saya kritik adalah caranya. Mau gampang saja, menafikan proses belajar anak selama bertahun-tahun. Dalam artikel saya yg lalu sudah saya tunjukkan dimana letak kesesatan berpikir UN yg sekarang.
17 Maret 2010 12:39:00
Wonggantenk  @conscientizacao: Komplementari UN adalah nilai raport siswa, yang merupakan perjalanan riwayat hidup siswa. Hal ini juga susah distandarkan. Bagaimana kalau kembali ke grade sekolah (disamakan, diakui), namun cara ini juga nggak adil bagi murid yang pintar. Kompleks memang.
17 Maret 2010 12:50:00
conscientizacao  @Wonggantenk: Ya, dan kekompleksan itu tidak ditindaklanjuti dengan sepenuh hati oleh yang berwenang. Pendidikan memang kompleks, tidak bisa ujug-ujug di angka-kan begitu saja.

Yang tidak fair menurut saya, upaya peningkatan kualitas sekolah tidak merata, tetapi diukur dengan standar yang sama. Jadi, siswa yang tidak lulus dari daerah yang "miskin", adalah korban diskriminasi semacam itu. Mereka benar-benar "sial", pintar tapi lahir di tempat dan waktu yang "salah"... Padahal tidak sedikit siswa lolos olimpiade dari Papua, misalnya...

Dalam artikel saya, saya tertarik dengan gagasan seperti ini: http://timss.bc.edu/ Matematika dan Kemampuan Membaca memang penting, karenanya ukuran seperti ini penting. Tidak mudah mengukurnya, tapi kalau MAU, pasti bisa dan akan lebih bermanfaat. Dan kita tidak akan disibukkan lagi dengan "meningkatkan minat baca" :D
17 Maret 2010 13:16:00
Wonggantenk  @conscientizacao: that's one of the better ideas :)
17 Maret 2010 13:20:00
J C Pramudia Natal alm. Pater Drost (Pendidik, Mantan KepSek Gonzaga). di dalam buku Kumpulan Esai-nya, pernah membabarkan dasar pendidikan Gimnasium (PerTi) di Jerman:

"Apa pun jurusan pilihan anda (IPA/IPS/Bahasa), kualifikasi yang dinilai untuk memasuki Gimnasium (PerTi) hanya 2, Matematika dan Bahasa Latin. Di SMA anda tidak perlu sibuk dan khawatir mempelajari Dasar-Dasar Fisika, Kimia, atau pun jurusan yang anda pilih, karena anda akan mempelajari itu secara menyeluruh di dalam Gimnasium".

Pendapat yang lebih gamblang dikemukakan pula oleh alm. Prof. Dr. Slamet Iman Santoso (Psikolog, Budayawan, Pendiri F. Psi. UI)

"Fondasi ilmu pengetahuan adalah 2:
- Matematika, karena melaluinya proses logika dibudidayakan (ditelaaah, dimengerti, disimbolisasi, diajarkan)
- Bahasa, karena melaluinya kita berkomunikasi dan simbol-simbol matematika harus dapat di-bahasa-kan sebagai syarat untuk terjadi proses pembudayaan".

Mengenai UN, saya setuju asal perannya diubah. UN bukan lagi sebagai penentu lulus, tapi sebagai wahana evaluasi perkembangan tiap sekolah (kualitas guru, murid, proses pengajaran). Jadi yang dihukum bukan muridnya hanya karena ia gagal menjawab sejumlah minimum jawaban benar, tetapi sekolah yang tidak bisa mencapai standar kompetensi.

Walau pola ini bisa mengurangi tekanan kepada siswa secara pribadi, pola seperti ini belum menutup kemungkinan terhadap sikap sekolah untuk menjadi koruptif dalam rangka mengejar standar.

Kalau sudah kembali ke yang namanya sekolah (beserta aparat pendukungnya, terutama sekolah negeri), persoalannya jauh lebih kompleks dari sekadar "pendidikan apa yang penting" tapi harus 5W 1H terhadap "etos pendidikan yang dianut".
26 Maret 2010 14:01:00
 < 1 2
Baca tulisan « sebelumnya  berikutnya »