iloenx wah ditjen pajak ketiwasan betul. Masak uang hasil korupsi dipajaki? Atau mungkin logikanya ditjen pajak memang begitu: apapun yang namanya penghasilan harus dikenai PPh. Jadi gak peduli itu uang hasil korupsi, judi, ncuri, merampok, what everlah, kalau itu masuk kategori penghasilan ya kena pajak penghasilan.... ;))
05 Februari 2010 17:42:00

iloenx wah pertamax lg, rek...
05 Februari 2010 17:42:00

pradaksina Deposito hasil rampokan juga bunganya dipajak, pak...

Berarti APBN juga dari hasil rampokan. ;))
05 Februari 2010 17:42:00

yusro  @iloenx: itu dia yang membingungkan. Dan si koruptor bisa punya pembelaan, karena menganggap uang yang sudah dipajaki itu uang legal ;))
05 Februari 2010 17:49:00

pradaksina  @iloenx: ini kayak menuntut menkeu karena setjen membeli mobil menteri yang harganya melampaui batasan.

Lha masak Dirjen pajak harus mengecek 1-1 obyek pajaknya, apakah diperoleh dari hasil yg legal atau enggak?
05 Februari 2010 17:49:00

The Crow I'm not sure what the law says about taxing corruption-money. However, I'm sure that, taxed or not, it's still dirty money.

Two wrongs do not make a right.
05 Februari 2010 17:57:00

yusro  @The Crow: memang jadi serba salah, dua mantan anggota dewan itu juga mengungkapkan setelah vonis jatuh bukan ketika diadili.
05 Februari 2010 18:07:00

krisnov Makanya gak salah kalo bang Tamim bilang sistem negara ini haram, ini negara kafir, karena memang menghalalkan segala cara.

Maaf, peace please. he.he.he.


05 Februari 2010 18:56:00

NOS Bayangkan kalau pajak uang hasil korupsi itu lalu dikorupsi oleh orang pajak...
05 Februari 2010 19:08:00

nisbi Waduh.....keknya butuh fatwa pajak uang korupsi :))
05 Februari 2010 21:15:00

yusro  @NOS: hukumannya kuadrat :)
05 Februari 2010 21:18:00

edka  @yusro: korupsi terjadi karena rakyat sangat kekurangan. Coba bayangkan kalau 30.000 trilyun dr hasil tambang kita semuanya dibagikan pd 220jt rakyat ini, jadi perorang dpt sktr 130jt perthn. Mungkin bgs ini tdk runyam spt ini.
eh ngomong2 perorg 130jt, kalau satu keluarga ada lima org jadi 650jt wah lumayan tuh, pantas aja org2 dulu punya anak byk.
06 Februari 2010 01:36:00

Striding Cloud  @edka:
Ada 2 kelemahan dari kesimpulan Anda,

Pertama, data yang saya tahu (2006-wikipedia), nilai hasil tambang kita, migas dan non migas, totalnya adalah 300 trilyun, jadi kalau mau dibagi2, besarnya adalah 1.3 juta. Dan percaya atau tidak, sebenarnya kita sudah menikmati "bagi2" itu dari sejak zaman soeharto.

Kedua, kalau paradigmanya bagi2 kekayaan, dan tidak ada untuk investasi, sedangkan per 20 tahun penduduknya meningkat 2 kali lipat...

...Maka sama saja dengan memiskinkan anak cucu. Pemiskinannya tidak tanggung2, langsung separuh dari level masa kini.

Kesimpulannya,
Permasalahannya selalu sama: Bukan seberapa kaya kita, tapi seberapa sanggup kita menggali kekayaan kita. Dan jika itupun sudah berhasil, seberapa mampu kita menanggulangi efek negatifnya, seberapa sustainable kesanggupan gali kita itu.
06 Februari 2010 01:43:00

doeh Lagi-lagi kata Sistemik jadi trend :(
06 Februari 2010 04:07:00

Rahwana Dasamuka  @Striding Cloud: sok pinter
06 Februari 2010 05:29:00

Striding Cloud @tampar

:)) :)) :))


Kasian...
Orang lugu kaya loe, ya cuma bisa ad hominem.
06 Februari 2010 08:18:00

Rahwana Dasamuka  @Striding Cloud: heheheehhe,biasalah namanya jg tamim bukan tampar
06 Februari 2010 08:28:00

Striding Cloud ya deh... tamim yang tamparable...
06 Februari 2010 08:30:00

Rahwana Dasamuka  @Striding Cloud: hehehehehe ding ding,lu kayak yang sdh oke aja gaya lu

06 Februari 2010 08:32:00

edka  @Striding Cloud: 300 trilyun eh koreksi 350 trilyun merupakan bagi hasil dari sektor pertambangan dgn pihak asing setelah dipotong biaya operasional dan gaji dirut2 asing yg luar biasa besarnya (bisa mencapai 2,5 trilyun per-dirut perthn). Total pendapatan asing dr sektor Migas aja mencapai 17.000 trilyun kalau digabung dari semua sektor pertambangan bisa mencapai 30.000 trilyun. Yg saya bicarakan sebelumnya 'jikalau' semua keuntungan asing tsb dpt dinikmati oleh rakyat kita. Memang sy berangan2 dgn membagikan uang secara lgs ke rakyat. Tapi real-nya tdk spt itulah, kan bisa dgn membangun fasilitas, subsidi dsbg utk kemakmuran rakyat. Bukan itu salah satu tujuan negara dibentuk : utk memakmurkan rakyat.

Datanya bisa dilihat di http://infoindonesia.wordpress.com/2009/06/30/selama-kekayaan-alam-dirampas-asing-indonesia-akan-terus-miskin/
07 Februari 2010 11:13:00

edka kalau masalah sanggup sih saya rasa SDM kita sudah cukup banyak dan bahkan mereka sudah berkerja di perusahaan2 pertambangan di timur tengah. Jadi apa lagi yg ditunggu oleh pemerintah, kalau teknologi kan bisa dibeli, SDM bisa dicari spt Arab saudi dan venezuela.
07 Februari 2010 11:46:00

Striding Cloud Data Anda berisi eskalasi kebohongan, dengan menggunakan half truth.

Berikut metodenya:
1. Pertama-tama datanya menyatakan bahwa 6 perusahaan itu memiliki revenue, 17.000 trilyun. Data ini bisa dengan mudah dicek di mana saja. Derajat kebenarannya verifiable. Itu merupakan revenue -total- dari ke 6 perusahaan asing di seluruh dunia.

2. Lalu, ia menginsinuasikan ke 17000 trilyun tersebut, sepenuhnya dihasilkan di Indonesia, sehingga ia membantah data BPS, dengan mengatakan tak mungkin 350 trilyun total industri menghasilkan 17000.

3. Kemudian dia mengatakan bahwa "BISA JADI" besarnya 30000 trilyun.

Nah, data yang "BISA JADI" itu lah yang Anda pakai.

Sedangkan data BPS yang pernah saya baca di tahun 2006, bilang bahwa setiap tahunnya 300 trilyun kekayaan alam digali dari Indonesia, sebagian keluar sebagai profit asing, sebagian lagi dinikmati rakyat indonesia dalam bentuk devisa, pajak, produk murah dan re-investment.

Belajarlah membaca dengan teliti ya nak.
07 Februari 2010 11:59:00

edka  @Striding Cloud: saya juga bilang "bisa mencapai 30.000 trilyun". Intinya penulis di artikel tsb memperlihatkan keuntungan besar2an yg didpt perusahaan tsb yg perbedaannya jauh sekali dgn pendapatan kita. Dia juga tdk bil itu semua dari Indonesia. Dan mayoritas pembagian hasil disini dinilai dari bahan mentahnya, tapi kalau sesudah proses pemurnian tentu nilainya akan berlipat ganda. Nah, kalau sampai situ kita/putra putri indonesia yg pegang kan keuntungannya dpt kita nikmati semua. Memang membutuhkan usaha yg keras utk menasionalisasikan semua perusahaan tambang tsb. Tapi kalau venezuela bisa masak kita ga bisa. Yg lebih berbahaya lagi krn kita sudah mau memasuki krisis energi, sedangkan migas kita mayoritas di'boyong' keluar negeri. Nanti kalau krisis terjadi, kita yg gigit jari.

Ngomong2 kalau saya masih anak2, berarti yg umurnya 30th masih dianggap balita yah..hehe
07 Februari 2010 13:25:00

Striding Cloud  @edka:
Berarti kesimpulan di sana salah. Mana bisa kita membagi-bagi revenue perusahaan yang bukan diproduksi di negara kita. Berarti kesimpulan Anda soal 130 juta per tahun juga jadi tidak masuk akal.

Venezuela? Baca berita tidak? venezuela krisis energi sekarang. Pemakaian energi sampai dijatah.

Sekarang saya tanya, kenapa harus nasionalisasi? Kenapa tidak buat perusahaan pesaing yang sebesar perusahaan asing? Lalu lakukan semua hal yang mereka lakukan?



07 Februari 2010 13:32:00

Striding Cloud  @edka:
[_Ngomong2 kalau saya masih anak2, berarti yg umurnya 30th masih dianggap balita yah..hehe _]

Well, usia mungkin boleh tinggi, tapi kemampuan baca Anda jelas-jelas tidak.

Seperti kata pepatah:
Getting old is a must, getting wise is a choice.
07 Februari 2010 13:33:00

Rahwana Dasamuka  @Striding Cloud:bung bps yang anda percayai sendiri korup data,bagaimana anda mempercayai laporan yang tdk sampai pada half truth ???
Pengamat ekonomi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Latif Adam mengatakan, data kemiskinan yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS) sangat aneh dan justru menjadi bahan tertawaan orang.

"Orang jadimenertawakan kita karena di tengah gencarnya pemberitaan mengenai PHK, BPS justeru mengumumkan hasil survei yang memperlihatkan telah terjadi penurunan angka kemiskinan di tanah air," katanya di Jakarta, Sabtu berkaitan dengan hasil survei BPS tentang kemiskinan di Indonesia.

Data BPS menunjukkan telah terjadi penurunan angka kemiskinan sekitar 2,4 persen atau menjadi 31,5 juta jiwa dari total penduduk Indonesia.

Menurut dia, hasil survei yang diumumkan BPS itu lebih bersifat politis dan diduga dilakukan dengan memanipulasi metodologi survei karena hasilnya jauh dari kondisi yang terjadi di lapangan saat ini, dimana ada begitu banyak rakyat Indonesia yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi.

07 Februari 2010 13:58:00

Rahwana Dasamuka  @Striding Cloud: Hal ini diutarakan Abdul Ghofur, jurubicara Gerakan Anti Pemiskinan Rakyat Indonesia (GAPRI) dalam siaran persnya yang diterima INILAH.COM di Jakarta, Selasa (7/7). Menurut data BPS, jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) pada Maret 2009 sebesar 32,53 juta (14,15%), sementara penduduk miskin pada Maret 2008 berjumlah 34,96 (15,42%).

Selama periode Maret 2008-Maret 2009, penduduk miskin di daerah pedesaan berkurang 1,57 juta, sementara di daerah perkotaan berkurang 0,86 juta orang. Peran komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan).
07 Februari 2010 14:00:00

Rahwana Dasamuka  @Striding Cloud: hehehehe.kebiasaan dengan dunia manipulasi ya bung...hehehhe
07 Februari 2010 14:01:00

Striding Cloud  @Rahwana Dasamuka:
ekonomi itu bisa dipandang dari supply side, dan demand side.

Kalau dari sudut pandang demand, PHK menurunkan demand, kemudian meningkatkan kemiskinan.

Kalau dari sudut pandang supply, over supply produk murah, menurunkan harga, dan mengurangi kemiskinan.

Jadi data BPS itu bukannya invalid 100%, hanya saja tidak bisa dibaca secara sederhana.

Tafsirannya demikian: sektor manufaktur menurun, sedangkan sektor perdagangan meningkat.

Solusinya adalah, mempertinggi competitiveness dari sektor manufaktur, misalnya dengan mempermudah kredit ekspor, menjamin ketersediaan energi, serta menurunkan pajak. Kecuali strategi nomer 3, kedua yang pertama telah secara terus menerus dilakukan.

Karena ekonomi sebuah negara seringkali hubungan konsekwensinya tidak sesederhana A -> B, kesimpulan atas data juga tidak langsung clear.

Tapi berhubung Anda berpikiran pendek dan dangkal, saya maklum Anda tidak memahami itu.
07 Februari 2010 14:07:00

Rahwana Dasamuka  @Striding Cloud: bung itu bukan pandangan ekonomi bung sehingga bermanfaat dalam menentukan nilai untung rugi.,itu dinamikanya ekonomi.haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan hal yang lebih utama dari kedua side tsb.seperti dibawah ini

1. tindakan di dalam domain publik (action in the public domain), yang diangkat dari filosofi politik, berupa suatu tindakan baik pengubahan kondisi perilaku rutin dan inisiasi dari sesuatu matarantai konsekwensi agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan,apalagi sampai merugikan atau memiskinkan rakyat
2. proses pengarahan masyarakat (societal guidance), yang merupakan keterlibatan peran pemerintah baik dalam bentuk alokasi dan inovasi dalam dinamika perekonomian
3. proses transformasi sosial (social transformation), yang merupakan suatu proses politik atau gerakan sosial-politik masyarakat karena kekosongan peran pemerintah dan pasar .jadi rakyatpun perlu dilibatkankan dalam dinamika ekonomi secara terbuka

bila hal diatas terlebih dahulu dimatangkan,maka kedua side tersebut tidak terlalu berpengaruh buruk,apalagi samapai memiskinkan rakyat

07 Februari 2010 14:16:00