Desas desus yang kencang di internal Partai Demokrat (PD), Anas Urbaingrum tak bisa lagi "diselamatkan". Tinggal menunggu waktu KPK akan menetapkan Ketua Umum PD itu sebagai tersangka dalam pusaran kasus Wisma Atlet Jakabaring, Palembang.

PD dalam kasus sekandal proyek SEA Games ini sudah merelakan salah satu kaderya M. Nazaruddin yang dicopot dari posisi jabatan Bendahara Umum partai, sebelum KPK bisa meringkusnya. Dengan begitu PD bisa berkelit bahwa ada seorang oknum yang busuk di partainya yang kemudian dipecat.

Tapi Nazruddin dan saksi-saksi dipersidangan kasus ini menyeret nama Anas. Sementara PD seperti melakukan perbedaan perlakuan ntara Nazar dan Anas.

Analisisnya tentu sagat sederhana. PD memang harus melindungi Anas. Mengorbankan Anas, dengan memberhentikan sebagai Ketua Umum, itu artinya identik dengan mengorbankan partai yang tengah berkuasa. Publik bisa mempersepsikan bahwa PD diurus oleh koruptor. Dan hancurlah reputasi PD yang sudah kali mengantarkan SBY menjadi orang no 1 di Indonesia.

Presiden SBY, pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina PD, tentu sangat powerful untuk melengserkan posisi pengurus PD seperti halnya terhadap Nazaruddin. Tapi sampai sekarang tak dilakukan terhadap Anas. Meskipun tak bisa dipungkiri banyak pihak menilai bahwa hubungan Anas dan SBY tidaklah harmonis, karena Anas bukanlah kader yang diiginkan SBY untuk memimpin partai yang dilahirkannya.

Dalam berbagai rapat PD, isu penyingkiran Anas selalu terdengar. Tapi sampai rapat Dewan Pembina PD di Cekeas kemarin, posisi Anas masih aman. Sepertinya Anas diberikan kesempatan untuk menentukan pilihannya sendiri, mau nonaktif, atau tetap berkuasa. Partai seperti tak berkutik mengambil keputusan.

Bila PD menyingkirkan Anas dari partai, sebenarnya Demokrat menjadi punya amunisi untuk ber-PR. PD bisa mengkalim bahwa partai tersebut menjaga komitmennya sebagai partai anti korupsi, seperti jargonnya ketika mengusung SBY-Boediono "Pemerintahan Bersih untuk Rakyat".

Masalahnya pencitraan seperti it tak dilakukan. Kenapa? Bisa jadi PD sudah mengendus bahwa kasus Wisma Atlet ini tak cuma menabrak Nazaruddin dan Anas saja. Secara internal PD sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang yang selama ini disebut-sebut terkait pusaran skandal Wisma Atlet. Itu artinya PD tahu peta sesungguhnya dan kemana bola api akan mengglinding.

Dalam sidang Nazaruddin misalnya, Yulinis, wakil direktur kuangan permai Group, menyebut Anas, Anglina Sondakh dan Andi Mallarangeng menerima bagian uang. Dalam pemeriksaan di KPK, Mindo Rosalina Manulang, menyebut kader PD yang lain, Mirwan Amir juga ikut kebagian.

Bila PD melakukan hal yang sama untuk semua kadernya seperti halnya pada Nazaruddin, maka akan susah bagi partai ini untuk bilang ke publik bahwa yang busuk di PD adalah oknum. Dalam kasus Wisma Atlet saja ada sekian banyak elit partai yang dijerat oleh koleganya sendiri. Padahal, kasus Nazaruddin yang ditangani KPK tak cuma satu. Ada kasus Hambalang, Laboratorium Perguruan Tinggi, PLN dan entah apa lagi. Dan entah berapa lagi kader PD yang akan di "paksa" Nazaruddin menemani di penjara.

Bila sudah seperti itu, pertanyaan yang paling mendasar adalah: Bisakah Partai Demokrat diselamatkan? Diselamatkan dari citra buruk, dari kesan elitnya korup, deselamatkan dari popularitasnya yang terus anjlok. Juga dari citra "omong kosong". Publik tentu tak akan lupa sang pendiri PD, SBY pernah bilang "Saya akan terus berjuang di garis paling depan, bersama semua elemen pemberantasan korupsi, untuk memimpin jihad melawan korupsi". SBY juga pernah berucap: "Saya akan berdiri di barisan paling depan untuk mengembalikan martabat dan nama baik partai."

Ayo pak BeYe, Anda sudah berdiri di barisan paling depan, jangan kemudian lari..... Tapi hadapilah dulu yang setiap saat ada di depanmu yaitu orang-orang yang ada di partai yang lahir dari tanganmu. Atau PD cukup sampai di sini, dua kali menjadi kendaraan menuju istana.

*Ilustrasi foto: kompascetak

(Lihat foto: Bisakah Partai Demokrat Diselamatkan?)

Artikel ini memiliki: 21 Komentar • Menarik +5