Tahun baru 2012 yang seharusnya diawali dengan kabar yang memberikan harapan baik bagi bangsa, tapi sejak dari pergantian tahun beberapa tahun yang lalu hingga pergantian tahun ini, berita kasus korupsi yang menjerat para politisi di Senayan masih menjadi headline media massa di awal tahun. Sungguh memuakkan dan membosankan. Kasus-kasus korupsi yang lama belum tuntas, timbul kasus korupsi yang baru lagi. Sulit untuk mengelak kalau disimpulkan bahwa episentrum korupsi ada di Senayan.

Lokasi penelitian dan sumber artikel studi kasus korupsi terbaik dan terlengkap adalah di Senayan karena merupakan potret komplit dan  kompleks kasus korupsi yang ada di satu lokasi. Ada calo anggaran, mafia anggaran, dugaan jual-beli pasal undang-undang, jual-beli suara pemilihan dewan gubernur senior Bank Indonesia, wisma atlit Palembang, dan masih banyak lagi. Sangat lengkap macam-macam kasus korupsinya. Bahkan, sebelum anggaran dibelanjakan oleh kantor, lembaga atau kementerian yang kemudian juga dikorupsi, kasus korupsi Kemenakertrans dan Kemenpora melalui proses sunatan di DPR  berupa komitmen "fee" sebagai syarat agar anggaran disetujui. Sebelum eksekutif korupsi anggaran, legislatif korupsi lebih dulu, dan yang terakhir yudisial akan mendapat bagian asal mampu mengendus dugaan korupsi.

Begitulah alur cerita yang saya baca bersumber dari liputan berita para tersangka kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR. Apabila nama-nama yang disebut tersangka membantahnya, itu hak mereka. Korupsi adalah kejahatan kerah putih, tentulah mereka, licik dan pandai menghilangkan jejak yang dapat digunakan sebagai barang bukti. Pengakuan para pelaku tak penting. Hal yang penting, masyarakat sudah mengetahui alur proses korupsi yang disusun dari gabungan potongan-potongan keterangan para tersangka, siapa yang berbohong, siapa yang sial dan siapa yang beruntung korupsi tapi tidak dijerat karena kurang cukup bukti.

Andaikan sekarang mereka yang korupsi masih beruntung belum duduk di kursi pesakitan, hanyalah mengunggu waktu pergantian pemenang parpol. Pada kasus korupsi DGS BI para anggota DPR penerima cek perjalanan sudah divonis, tapi pihak penyandang dana cek belum menjadi tersangka. Kebalikan pada kasus wisma atlit, para pemberi uang suap telah dijadikan tersangka dan divonis sedangkan penerima suap belum ada yang mengakui. Pada kedua kasus tersebut belum tuntas dan belum lengkap untuk memenuhi rasa keadilan apabila pemberi dan penerima suap tidak sama-sama merasakan tinggal di penjara.

Berdasarkan pengalaman proses penegakan hukum para pejabat negara dan menteri yang dijadikan tersangka dan kemudian masuk penjara ketika mereka telah melewati masa tugas (pensiun). Pada era setelah tahun 2014 jika ada perubahan parpol pemenang pemilu, balas dendam di antara mereka akan makin seru. Mereka bergantian menjebloskan lawan politiknya ke penjara.

Ruang rapat, kalender, dan pengharum ruangan

Biaya renovasi ruang rapat, pengadaan kalender, dan pengharum ruangan yang disorot masyarakat terlalu mahal merupakan contoh kasus pembelanjaan uang negara yang sejak perencanaan hingga pertanggungjawaban dibuat asal-asalan sehingga terjadi pemborosan luar biasa. Sebagian besar belanja di kementerian, lembaga, dan kantor-kantor pemerintah di negeri ini jika dirinci, dibedah, hasilnya juga akan mirip yang terjadi di gedung wakil rakyat. Pada setiap kantor, tidak selalu ada yang cakap dalam menyusun anggaran. Anggaran disusun dengan copy-paste anggaran tahun sebelumnya atau copy-paste kantor lain yang sejenis dengan sedikit perubahan. Sebagai gambaran pembanding, di gedung DPR yang konon punya staf ahli tempat nongkrong orang-orang pintar saja begitu, kantor-kantor lain dapat diestimasi kualitas anggarannya.

Saling lempar tanggung jawab dan mencari alasan terkait anggaran

Sudah menjadi kebiasaan sebagai indikasi kurang cakap, pemimpin/ketua yang seharusnya bertangung jawab ketika ditanya secara detil dan dimintai tanggung jawab atas pembelanjaan uang negara tersebut maka akan mencari alasan dan akan saling lempar tanggung jawab. Kenapa? Karena jika sudah menjadi ketua atau pemimpin tertinggi pada suatu lembaga, suatu bagian dari suatu kantor, merasa telah meraih tiket keberhasilan maka merasa tidak perlu tahu tentang pekerjaan kantornya, tidak perlu tahu apa isi dokumen yang ditandatanganinya, tidak perlu tahu apa-apa pekerjaan yang dianggap remeh.  Toh penghasilan setiap bulan tetap menerima penuh, biarlah pegawai terendah atau pegawai honorer yang bekerja keras. Dengan demikian, jika ingin tahu teknis pekerjaan, isi dokumen, dan alurnya pada suatu kantor secara detil, pegawai terendah yang tahu semuanya.

Legitimasi perampokan uang negara

Renovasi ruang kerja Banggar DPR senilai Rp 20,3 miliar meskipun pemborosan tidak dapat dikategorikan korupsi asal proses pengadaannya tidak melanggar aturan pengadaan barang dan jasa. Ukuran kemewahan yang bersifat relatif yang dianggap pemborosan tidak menjadi tolok ukur korupsi. Meskipun anggaran disusun asal usul (usul asal-asalan), jika telah disetujui DPR dan disahkan melalui Undang-undang APBN maka secara hukum telah sah untuk dibelanjakan. Dasar hukum untuk belanja sudah ada dan memang sudah direncanakan dibuat untuk melegitimasi. Justru jika anggaran tersebut dibelanjakan di luar rencana, misalkan digunakan untuk renovasi gedung sekolah yang roboh maka akan melanggar UU.

Pembelanjaan uang negara meskipun judulnya anggaran berbasis kinerja namun hingga kini pertanggungjawaban sebatas output berupa kuitansi bukti belanja. Pertanggungjawaban outcome, apalagi profit dari setiap rupiah uang negara yang dibelanjakan belum menjadi wacana untuk diterapkan. Asalkan anggaran dalam setahun mampu diserap (dibelanjakan), semakin besar penyerapan semakin baik kinerjanya. Penyerapan anggaran adalah salah satu indikator kinerja. Apabila pada suatu kota, di akhir tahun ada kegiatan bongkar-pasang paving atau keramik trotoar yang masih bagus kemudian diganti yang baru, meskipun tidak jauh dari jalan tersebut ada sekolah yang roboh, maka sebenarnya mereka sedang bekerja keras menyerap anggaran untuk meraih kinerja yang tinggi.

Dengan demikian, mengambil contoh kasus renovasi ruang Banggar apabila ada pertanyaan masyarakat yang cerdas, "Apakah renovasi ruang mewah akan menambah kinerja, memberikan profit bagi bangsa?' Jawabnya, itu tidak menjadi kewajiban DPR untuk mengukur kinerja, tidak akan pernah diukur profit, emange gue pikirin.

Artikel ini memiliki: 3 Komentar • Penting +5