Dulu sewaktu saya masih aktip sebagai guru ekonomi pada jaman ORBA , pemerintah setiap tahun selalu mengeluarkan kerangka  RAPBN dan kerangka pelaksanaan APBN secara teratur dan tersetruktur, sehingga rakyat umum sedikit banyak juga  mampu memahami dan meramalkan keadaan jalan-nya ekonomi tahun yang akan datang lewat data data belanja RAPBN.  

Struktur APBN itu sering saya pakai sebagai acuan mengajar dan alat peraga, yaitu sebagai bahan diskusi kelas dengan pokok bahasan sektor per sektor ekonomi. Murid murid secara langsung dapat mengetahui ratio ratio APBN termasuk Debt Service Ratio dari tahun ketahun apakah meningkat apakah menurun secara kwantitas maupun kwalitas.

Berdasarkan Kerangka APBN itu rakyat dapat mengetahui secara langsung sumber sumber pendapatan rutin dan pembangunan, maupun pengeluaran rutin atau pengeluaran pembangunan, termasuk berapa besar bagian APBN yang dipakai untuk membayar cicilan pokok dan bunga hutang dalam negeri maupun hutang luar negeri. 

Kerangka struktur APBN itu biasanya saya  peroleh  dari harian Kompas.

Tetapi mungkin sejak pemerintahan SBY yang pertama, yaitu mulai tahun 2004 pemerintah tak pernah mengeluarkan kebijaksanaan ini atau mungkin saja saya sendiri yang tidak tahu sumbernya.

Saya tertarik untuk sedikit menelusuri hal ini karena saya bingung, mengapa pertumbuhan ekonomi bisa lumayan  ( rata rata 5 % per tahun ) ... tapi sektor riil kok ndak jalan ...? )

Sektor riil yang jalan ditempat ini ditandai dengan pengangguran yang semakin meningkat ( banyaknya PHK, De industrialisasi )  dan angka kemiskinan absolut yang semakin meningkat.

Catatan : Kalau pemerintah mengklaim terjadi penurunan kemiskinan dengan indikator pendapatan Rp 7000.- per orang per hari yang sudah dipakai selama lima tahun.... ini sama saja bohong , demikian juga acuan bahwa tidak termasuk penganggur bagi mereka yang bekerja satu jam seminggu ).

Saya berpikir, kalau terjadi pertumbuhan ekonomi pasti bukan dari sektor investasi atau sektor riil tapi pasti dari sektor konsumsi dan sektor keuangan.

Pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh sektor konsumsi dan keuangan hanyalah dinikmati oleh segelintir orang orang kaya atau paling rendah adalah kelompok kelas menengah.

Persoalannya sekarang mengapa sektor riil jalan ditempat...?

Ternyata APBN sampai dengan Rancangan anggaran negara 2012 ini tetap mandul terobosan. Ruang fiskal yang tersisa untuk menggerakkan perekonomian  tetap sempit karena anggaran habis terpakai untuk belanja rutin. APBN ini minim daya pacu pertumbuhan.

Transfer daerah, anggaran untuk subsidi, belanja pegawai dan barang, serta pembayaran bunga utang dan belanja lain masih mennggunakan sekitar 80% anggaran negara 2012. bahkan tahun-tahun sebelumnya, sekitar 91% .

Anggaran untuk menggerakkan sektor riil hanya maksimum sebesar 20 % dari RAPBN

Padahal kenaikan anggaran yang telah melampaui tiga kali lipat dari sekitar Rp430 triliun pada awal  2004, menjadi Rp1.300-an triliun saat ini, tetapi terobosan terhadap kesejahteraan tetap melempem.

Jumlah penduduk miskin dan yang hampir miskin tidak turun signifikan. Masih terdapat sekitar 60 juta orang miskin dan hampir miskin di negara ini.

Tingkat pengangguran juga masih tinggi akibat minimnya peran anggaran terhadap perluasan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi pun belum merata, hanya dinikmati sebagian kecil kelompok masyarakat dengan kesenjangan yang masih lebar.

Pajak yang bersumber dari kantong rakyat dipatok pada angka Rp1.019,3 triliun. Itu berarti pajak membiayai 71,9% dari total belanja negara. Karena itu, rakyat berhak mendapatkan pengembalian yang optimal dalam pelayanan dan kesejahteraan.

Jadi APBN dari tahun ketahun bukannya pro rakyat atau pro Job, tapi pro birokrat.

Dan ini harus diubah  . Dengan demikian anggaran dapat menjadi mesin perekonomian rakyat, sekaligus meningkatkan ketahanan pangan.

Disamping itu penyerapan yang rendah dan menumpuk di akhir tahun tetap menjadi potret APBN sampai dengan tahun anggaran 2011.

Sejak 2006 hingga 2011, masing masing  , persentase penyerapan belanja modal APBN hingga pertengahan tahun hanya berada di kisaran 14%-26%. Masih jauh dari separuh belanja modal. Apakah itu karena pemerintah tidak peduli, tidak mampu, abai, atau memang tidak tahu bagaimana menggerakkan anggaran?

Anggaran negara seharusnya motor bagi pertumbuhan. Fiskal seyogianya menjadi daya dorong terhadap perekonomian.

Saya tidak tahu... mengapa penyerapan anggaran untuk menggerakkan sektor perekonomian itu tidak lancar, padahal jumlahnya sudah amat kecil, yaitu hanya tersisa 20 % dari APBN.

Apakah mental birokrat Indonesia demikian malasnya... ? Mungkin mereka berpikir.... : buat apa repot repot... ndak usah bekerja kan ndak apa apa... yang penting gaji setiap bulan jalan terus..... kalau ngurusi penyerapan anggaran paling paling juga kena pungli di pusat, salah salah bisa ditangkap KPK.

Heeeeeeemmmmmmmm.......

Catatan : Naskah ini juga saya posting di Kompasiana.com

Sumber bacaan :

1.http://centraldemokrasi.com/editorial/10092011/kurungan-apbn/

2.http://centraldemokrasi.com/editorial/18082011/anggaran-mandul/

3.Sumber sumber lain yang relevan.

(Lihat foto: Bingung Dengan APBN)

Artikel ini memiliki: 4 Komentar • Menarik +3