Efektif dan efisiensi penggunaan anggaran pemerintah pusat ataupun daerah merupakan fundamental pengendalian belanja dalam situasi perekonomian yang tidak menentu. Di sisi lain manifesto  demokrasi menuntut penggunaan anggaran yang cukup signifikan sehingga dalam kegiatan lima tahunan untuk pelaksanaan penyaluran kehendak rakyat dalam memilih yang konon kabarnya bernama wakil rakyat di parlemen dan kehendak rakyat untuk memilih siapa yang pantas menjadi pimpinan puncak pemerintahan pusat ataupun pemerintahan daerah dapat berjalan lancar.

Selalu saja permasalahan timbul dalam prosesi puncak demokrasi, dari mulai menyedot anggaran setahun sampai ketidakpuasan hasil oleh pihak yang merasa dicurangi, pasar taruhan gelap dan pertaruhan nasib para calon, kerusuhan yang menimbulkan aksi anarkis, kisruh antar pendukung atau pendukung calon tertentu dengan aparat keamanan, dan pada akhirnya hasil dari biaya yang besar tak jarang menghasilkan seorang pemimpin atau beberapa gelintir orang di parlemen yang kualitasnya tidak lebih dari seorang pedagang obat kuat yang berbusa-busa dalam menjajakan produk multi vitamin, seolah-olah obat tersebut memiliki kemampuan super ampuh mencegah dan mengobati semua penyakit termasuk kemampuan sebagai obat tolak miskin.

Paradoks reformasi, demikian lebih pas sebagai suatu analisis distorsi cita-cita reformasi yang sudah melebihi batas toleransi dampak negative dari suatu demokrasi. Demokrasi yang ada sekarang ini telah mengalami distorsi hingga melewati ambang psikologis dan menumbuhkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintahan  yang berdampak pada keengganan rakyat untuk terlibat dalam prosesi puncak demokrasi alias lebih suka memilih golput. Jika ini berlangsung terus-menerus dan kronis, maka tidak menutup kemungkinan prosentase golput akan meningkat tajam dan ini akan mempengaruhi tingkat keabsahan dari suatu pemerintahan.

Jika ini benar terjadi, maka sudah selayaknya semua berfikir kembali untuk meggali nilai-nilai budaya bangsa kita dalam berdemokrasi. Demokrasi Pancasila yang dalam  beberapa periode orde lama dan kemudian dilanjutkan selama orde baru sudah dicoba, bahkan menjadi doktrin sebagai demokrasi ala Indonesia. Alhasil adalah kekuasaan otoriter dan dictator telah mencengkeram Indonesia selama berpuluh tahun dan berakhir dengan hasil statistic unik dan mencengangkan, yaitu  tiap lahir anak bangsa tak berdosa sudah menanggung hutang sebagai warisan para pendahulu bangsa yang pantas disebut sebagai Bapak Korupsi Indonesia.

Ada satu budaya demokrasi bangsa kita yang memiliki nilai-nilai luhur dan dijamin sangat efisien dan aman yaitu budaya “Hompimpa”. Dengan “Hompimpa” maka Pemerintah pusat maupun daerah tidak perlu jor-joran anggaran untuk memilih para wakil rakyat, pilpres, dan pilkada. Dengan “Hompipa” juga tidak perlu terjadi pengerahan massa yang berpotensi rusuh dan anarkis. Polisipun bisa jaga di lokasi sambil joget India ala Norman Kamaru khan, dan ini adalah semangat yang tidak bisa dianggap sebagai pelanggaran disiplin jika dibanding dengan kasus-kasus yang ada. Dengan “Hompimpa” juga kecil kemungkinan terjadinya kasus suap atau jikalau ada maka akan mudah terdeteksi. Bagaimana dengan hasilnya ? dijamin kualitas wakil rakyat maupun pemimpin minimal setara mereka yang dihasilkan oleh pileg, pilpres, dan pilkada.

Bagi pembaca yang setuju, mari kita kampanyekan budaya demokrasi “Hompimpa” . jika ingin berkomentar cukup tuliskan “ya “ bagi yang setuju dan apa alasannya, demikian pula sebaliknya yang tidak setuju tuliskan “tidak” dan berikut alasannya. Terima kasih atas partisipasi anda dan barang siapa sudah membaca tulisan ini dan tidak berkomentar maka akan dikutuk tujuh turunan berupa kutukan :

1.       Kalau tidur matanya merem

2.       Kalau jalan tangannya berlenggang

3.       Kalau bernyanyi suaranya merdu

(Lihat foto: Demokrasi : HOMPIMPA)

Artikel ini memiliki: 15 Komentar • Bagus +2