Para tokoh lintas agama telah menyampaikan bahwa adanya kebohongan pemerintah SBY terhadap rakyat bahkan mereka berjanji mengajak umat untuk memerangi kebohongan yang dilakukan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Penyampaian para tokoh lintas agama ini membuktikan bahwa wakil rakyat (DPR) tidak lagi mewakili rakyat yang sedang terbohongi. Kewajiban wakil rakyat untuk mengontrol pemerintah (eksekutif) tidak berjalan secara jujur dan transparan atau dikenal dengan istilah politik dagang sapi atau politik kepentingan atau politik transaksi sehingga para wakil rakyat tidak merasakan dan mengetahui sama sekali kebohongan yang telah terjadi.

Kami yakin para tokoh lintas agama menyampaikan adanya kebohongan pemerintah adalah berdasarkan atau dorongan hati nurani bukan transaksi.

Apa yang sesungguhnya dikhawatirkan atau diprihatinkan oleh para tokoh lintas agama, salah satunya adalah pemerintah SBY telah memperlihatkan secara telanjang kebobrokan penegakan keadilan.  Bagaimana penegak hukum bisa tidak berdaya kepada orang seperti Gayus Tambunan yang telah menginjak-injak aturan. Anehnya, segala pengakuan Gayus atas kebobrokan itu tidak juga membuat aparat pemerintah berupaya untuk memperbaikinya atau menindaklanjuti.

Dalam forum resmi yakni pembacaan tanggapan akhir sebagai terdakwa, Gayus Tambunan menyatakan Presiden SBY dan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum tahu siapa big fish dalam perkara mafia pajak dan hukum yang menyeretnya.

Jika benar bahwa Presiden SBY dan Satgas PMH mengetahui siapa big fish sebenarnya maka hal ini memperlihatkan ada sesuatu yang disembunyikan pemerintah kepada rakyat.

Hal yang harus kita cermati dalam dunia mafia pajak ada dua sisi yakni penyedia layanan/jasa atau aparat pemerintah (provider) dan pengguna layanan/jasa atau para pengusaha (user/customer)

Pada saat ini rakyat seperti "disibukkan" dengan pengungkapan pada sisi pengusaha (pengguna layanan mafia pajak)

Sebagaimana yang diungkapkan Ketua Komisi III DPR Benny Harman apa yang dia dengar dari mantan Kapolri Bambang Hendarso Danuri tentang kerumitan kasus Gayus dengan menyampaikan keterlibatan "orang kuat secara ekonomi dan politik" walaupun kemudian dengan mudahnya diralat oleh beliau.

Begitu pula penasihat hukum Gayus Tambunan dalam kasus mafia hukum dan mafia pajak yakni Adnan Buyung Tambunan menyoroti sisi pemberi suap kliennya dengan mengungkapkan ketidakyakinan beliau kepada institusi kepolisian.
http://www.tribunnews.com/2011/01/13/buyung-tak-yakin-polri-mampu-usut-pemberi-suap-gayus

Hotma Sitompul dengan Denny Indrayana mengungkapkan sisi pengusaha, kita dapat membacanya dari isi pesan BBM

Denny Indrayana dengan satgas PMH tampaknya lebih suka menyibukkan mengungkapkan hubungan antara Gayus dengan sisi pengusaha dibandingkan hubungan Gayus dengan rekan-rekan aparat pemerintah

Kepolisian dalam hal ini bareskrim akan menindaklanjuti berdasarkan data-data perusahaan yang ditangani Gayus. Kepolisian tampaknya lebih suka berupaya mengungkapkan sisi pengusaha ketimbang melanjutkan mengungkapkan sisi internal kepolisian yang sampai saat ini baru sebatas Arafat Enanie dan Sri Sumartini.

Pejabat pemerintah yang mengungkapkan dari sisi aparat pemerintah barulah mantan Menkeu Sri Mulyani dengan menindak dan melengserkan beberapa atasan Gayus walaupun beberapa waktu kemudian Sri Mulyani lengser pula dari jabatannya dengan terhormat karena perihal yang lain

Kita paham ada kejahatan yang telah dilakukan oleh para pengusaha dan patut untuk dihukum, namun sangat perlu untuk mengungkapkan dari sisi aparat pemerintah yang telah digaji dengan uang rakyat.

Janganlah kejahatan para pengusaha itu seolah-olah digunakan sebagai "bargaining" dalam dunia perpolitikan.

Seharusnya pemerintah mengungkapkan lebih lanjut  keterlibatan atasan Gayus dari aspek hukum, aparat kejaksaan, petinggi kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya.  Mustahil Gayus bekerja seorang diri. Kalau seorang diri tentu tidak dikatakan sebagai mafia pajak atau mafia hukum.

Tampaknya satu-satunya lembaga yang bisa kita harapkan dapat mengungkapkan dari sisi aparat pemerintahnya hanyalah pada KPK.

Semoga KPK dapat mengungkapkan apa yang disembunyikan oleh pemerintah dalam waktu sesingkatnya.

Wassalam

Artikel ini memiliki: 3 Komentar • Penting +3