Ini menyangkut masa depan rakyat Indonesia, dan masih berkutat pada BLT dan "hibah" luar negeri.

Bank Pembangunan Asia (ADB) mengucurkan utang US$ 200 juta – sekitar Rp 2 triliun – untuk pemerintah Indonesia, kata sebuah pernyataan kemarin, mengungkap ketergantungan besar Jakarta pada pendanaan asing dalam penyediaan hak dasar publik.

Siaran pers ADB menyebut sebagian utang itu untuk memuluskan sejumlah program andalan Jakarta, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), asuransi kesehatan masyarakat miskin dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

BLT adalah skema pemberian uang kas ke kalangan miskin. Ini semacam barter atas keputusan Jakarta memangkas subsidi bensin, solar dan minyak tanah di era pertama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono; sebuah keputusan besar yang memukul daya beli jutaan penduduk miskin.

Bantuan– nilainya sekitar Rp 300 ribu per keluarga – jadi kontroversial sebab hanyalah si miskin yang telah terdata oleh negara yang berhak menerima. Para pengkritik juga menuding bantuan menguntungkan pemerintah yang berkuasa secara politis, mengingat pemberiaannya dekat dengan kesan “sogokan”.

Jika BLT pemerintah terkesan seperti memberi ‘ikan’ pada kalangan miskin, via PNPM pemerintah seolah memberi ‘pancing’ ke masyarakat perdesaan. PNPB boleh dikata adalah metamorfosa program padat karya di zaman Soeharto.

Penjelasan ADB yang terakhir ini sedikit banyaknya memperterang seretnya kas negara. Ini juga mengungkap kalau bahkan setelah memangkas subsidi di sektor, dengan dalih untuk memperbesar belanja negara untuk kalangan miskin, pemerintah masih saja berutang ke pihak asing.

ADB bilang dengan utang yang baru ini, Jakarta bisa menekan tingkat kemiskinan dan memperbesar akses kalangan miskin pada sejumlah layanan dasar publik, termasuk di sektor kesehatan.

Pendapatan 40% populasi Indonesia – ini berarti sekitar 88 juta orang – hanya sedikit di atas garis kemiskinan, kata ADB.

Sedikit saja goncangan ekonomi bisa menjatuhkan mereka ke lembah kemiskinan, katanya.

ADB juga bilang kalau sebagian utang itu untuk membiayai program “perbaikan iklim investasi” dan ini jelas kabar merdu bagi investor asing. Nantinya, dengan utang itu, Jakarta berjanji menyederhanakan mekanisme pemberiaan izin investasi yang sering dikeluhkan kalangan investor asing.

Utang juga untuk perbaikan manajemen keuangan pemerintah pusat dan daerah, katanya.

Utang ADB ini berdurasi 15 tahun dengan masa tenggang pembayaran tiga tahun. Suku bunga dipatokan sama dengan LIBOR, patokan suku bunga pinjaman antar-bank di pasar uang London.

Dalam lima dekade terakhir, Indonesia adalah klien gemuk ADB. Sejak 1966, Indonesia telah berutang 303 kali. Angkanya cukup fantastis: hampir US$ 26 miliar atau sekitar Rp 260 triliun. Besarnya porsi utang Indonesia ini secara tidak langsung adalah kabar sedap bagi Jepang dan Amerika Serikat yang menjadi "penghibah" terbesar dana ADB.

Data Departemen Kuangan menunjukkan porsi utang pemerintah per November 2010 mencapai Rp 1.830 triliun. Sebuah beban besar yang bakal berdampak pada belanja negara untuk subsidi dan layanan dasar publik. Sumber gambar

RUJUKAN:

http://adb.org/Media/Articles/2010/13436-indonesia-development-reforms/

http://pid.adb.org/pid/LoanView.htm?projNo=43211&seqNo=01&typeCd=3

http://www.adb.org/About/membership.asp

http://www.adb.org/Indonesia/main.asp

(Lihat foto: BLT dan Hibah; Kabar Sedap Buat Jepang dan Amerika)

Artikel ini memiliki: 18 Komentar • Penting +9