Saya akan membuka tulisan ini dengan kutipan inspiratif Bung Haris Firdaus:

Pada sebuah sore, beberapa hari setelah Pemilu, saya melihat seorang penjual makanan keliling sedang mendorong gerobaknya. Ia memakai kaos Partai Gerindra. Di gerobaknya, saya melihat sebuah stiker Partai Keadilan Sejahtera. Seandainya hal itu tak terjadi di Indonesia pada hari ini, kita bisa menyebut sang penjual makanan tadi sebagai seorang yang plin-plan, seorang bunglon, atau semacamnya. Tapi ini Indonesia tahun 2009, dan orang tak akan peduli jika kau memakai kaos Partai Golkar tapi di rumah atau motormu terpasang stiker Partai Demokrat. Kaos, stiker, umbul-umbul, gambar, dan segala atribut partai politik di Indonesia pada hari ini, sama sekali bukan sebuah simbol yang sifatnya ideologis. Semua atribut partai yang kau pakai tak akan serta merta diartikan sebagai tanda afiliasi politikmu.

Dan saya akan memberikan contoh kecilnya. Ini pernyataan sebuah partai besar tahun 2008 lalu:

Partai Keadilan sejahtera (PKS) mendesak Presiden SBY agar segera mengeluarkan Surat keputusan Bersama (SKB) mengenai Aliran Ahmadiyah. "Ini masalah penodaan agama, kepentingan rakyat banyak. Dikhawatirkan kalau dibiarkan berlarut akan menimbulkan konflik horizontal," ujar Presiden PKS Tifatul Sembiring kepada okezone di Jakarta, Jumat (25/4/2008).

Dan ini pernyataan mereka yang baru:

Sekertaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta mengatakan negara perlu melindungi sekte atau aliran yang ada di Indonesia. Termasuk Jemaah Ahmadiyah. Hal tersebut diutarakan Anis Matta kepada INILAH.COM, usai membuka acara Musyawarah Wilayah (Muswil) II DPW PKS Sulsel di Ballroom Celebes Convention Center, Makassar, Sabtu (2/10/2010).

Kembali ke tulisan Bung Haris Firdaus:

Jika ada sesuatu yang absen dari praktik berpolitik kita hari ini, maka itu adalah ideologi. Politik kita makin menjelma menjadi sebuah kegiatan praktis dan taktis serta makin menjauh dari apa yang bisa kita sebut sebagai "tindakan ideologis". Partai-partai kita adalah lembaga-lembaga politik yang kebanyakan hidup tanpa ideologi, tanpa sebuah ide besar yang memandu. Oleh karena itu, wajar jika yang kita jumpai adalah oportunisme dan pragmatisme dalam segala laku politik. Sikap politik tak pernah menjadi sesuatu yang kaku. Politik pada akhirnya menjadi laku yang lentur. Selalu ada toleransi, selalu ada kepentingan yang bisa dikompromikan, didagangkan.

Komentar saya: Jauhi partai yang plintat-plintut seperti ini, apalagi jika partai tersebut pentolan dan konstituennya kebanyakan da'i dan guru ngaji, sungguh sangat memalukan dan keterlaluan sekali. Kalau lah yang didagangkan dan digadaikan itu hanya nilai dan kepentingan partai, oke lah. Tapi kalau yang didagangkan dan digadaikan itu ajaran Islam yang mulia, seperti "apalah arti selembar kain jilbab" dan "prinsip kebebasan vs penodaan agama", hati-hati bisa kuwalat!

Artikel ini memiliki: 29 Komentar • Menarik +9