Ekonomi yang berkembang baik tercermin bukan dari peningkatan harga-harga, namun dari penurunan harga-harga. Karenanya, ketika ribut-ribut kenaikan harga dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meyakinkan bahwa kenaikan harga-harga adalah wajar dan membawa peningkatan kesejahteraan pada petani maka, kalau itu benar, bagus sekali. Sayangnya tidak. Tetapi, ini hanyalah pendapat saya. Seperti diketahui, Presiden SBY memperoleh gelar doktor dari Institut Pertanian Bogor, kemungkinan beliau mempunyai argumentasinya. Sementara, saya mempunyai pendapat dan alasan yang berbeda.

Pertama, saya harus mempunyai dasar teori ekonomi sebelum mengemukakannya. Sebagai perspektif, kita harus paham lebih dahulu bagaimana harga-harga konsumen naik secara keseluruhan. Singkatnya, keseluruhan harga-harga dapat naik hanya bilamana jumlah/kuantitas uang dalam ekonomi meningkat lebih cepat daripada kuantitas barang dan jasa. (Di negara yang ekonominya dalam keadaan mundur, harga-harga dapat naik ketika penawaran barang-barang menyusut sementara pengadaan uang tetap, atau bertambah.)

Ketika penawaran barang dan jasa meningkat lebih cepat daripada pengadaan uang, maka harga satuan dari setiap barang atau jasa akan jatuh, karena jumlah uang yang tersedia dalam ekonomi harus membeli, atau "menutupi," penawaran barang dan jasa yang meningkat jumlahnya.

Rumusnya adalah P = D/S

Dimana P adalah Harga (Price), D adalah Permintaan (Demand) dan S adalah Penawaran (Supply). Rumus ini menunjukkan bahwa secara matematika adalah tidak mungkin untuk harga-harga secara keseluruhan meningkat dengan cara lain kecuali dengan meningkatnya permintaan, atau berkurangnya penawaran, yaitu bertambahnya uang untuk membeli barang-barang, atau berkurangnya barang-barang yang dijual dalam ekonomi. Begitulah teori ekonominya.

Sekarang, kita bahas kebijakan pemerintahan SBY selama ini. Sampai dengan saat ini, kebijakan Pemerintah SBY untuk membuat rakyat Indonesia sejahtera adalah dengan metode yang dikenal dengan "Pembiayaan Defisit." Sebuah istilah teknis yang sangat bagus tetapi, seperti biasanya, sukar dimengerti oleh masyarakat luas.

Wartawan yang menulis untuk pemerintah memberitahu kepada kita betapa bagusnya "Pembiayaan Defisit" ini. Sesuatu yang dianggap akan dapat meningkatkan semua kondisi yang ada di negara kita. Mereka menulis bagaimana indeks harga gabungan saham di Bursa Efek Jakarta mencapai rekor tertinggi, tetapi mereka tidak menulis bila indeks harga gabungan sepatu bekas di Pasar Rumput, boleh jadi mencapai rekor tertinggi juga. Atau, harga-harga lainnya yang juga naik, harga mobil baru dan bekas juga naik, harga ayam potong mencapai rekor tertinggi, dan juga berbagai barang dan jasa lainnya.

Tidak ketinggalan, kantor terpenting sesudah Kantor Kepresidenan, yaitu Ditjen Pengelolaan Utang Kemenkeu, mengabarkan prestasi pemerintah dalam peningkatan PDB, bahkan mengabarkan penurunan rasio utang terhadap PDB menjadi 26%. Jauh lebih baik dari Jepang yang rasionya mencapai 400%. Walau kenyataannya PDB tidak menggambarkan struktur vertikal ekonomi Indonesia. PDB tidak mengukur aset-aset produktif, tetapi sebagai pengukur nilai absolut konsumsi dalam negeri. Dan, negara adalah konsumen terbesar di negeri ini dengan tidak menghasilkan barang atau jasa yang ditukar di pasar. Hubungan utama bursa saham dengan ekonomi, secara keseluruhan, adalah peningkatan jumlah uang dan kredit mendorong ke atas baik PDB maupun pasar saham secara bersamaan.

Sekarang, kalau kita terjemahkan kata "Pembiayaan Defisit," yang merupakan kunci kebijakan ekonomi pemerintah, menjadi bahasa yang umum, bahasa kaum tidak terpelajar, maka akan disebutkan "mencetak uang." Pemerintah tidak akan mengatakan demikian karena kata ini hanya digunakan untuk orang yang tidak terpelajar. Orang terpelajar tidak akan mengatakan "mencetak uang", ia akan menyebutnya sebagai "pembiayaan defisit" atau "pengeluaran defisit."

Apa artinya Defisit? Artinya bahwa pengeluaran pemerintah lebih besar dari pendapatannya dari pajak dan pinjaman dari masyarakat. Artinya semua maksud pengeluaran pemerintah yang ingin dibelanjakannya. Artinya inflasi, memasukkan lebih banyak uang ke dalam pasar, tidak peduli untuk maksud apa. Artinya mengurangi daya beli unit mata uang. Artinya, daripada mengumpulkan uang yang pemerintah ingin belanjakan, pemerintah membikin uang. Mencetak uang adalah hal yang paling mudah dilakukan pemerintah, asal tahu rahasianya. (Lihat tulisan Uang Palsu Hasil SUN)

Ini rahasianya. Pemerintah tidak membicarakan peningkatan kuantitas uang sebagai "inflasi", mereka menghubungkannya dengan kenyataan harga barang-barang naik sebagai "inflasi." Kemudian pemerintah mencari siapa yang bertanggung jawab untuk "inflasi," yaitu naiknya harga-harga, ini? Jawabannya adalah orang-orang jahat, yaitu mereka yang tidak tahu mengapa harga-harga naik tetapi berdosa karena meminta harga yang lebih tinggi.

Bukti bahwa inflasi, atau peningkatan jumlah uang, sangat buruk adalah kenyataannya bahwa mereka yang membuat inflasi adalah mereka yang mengingkari terus menerus, dengan bersikeras mengatakan bahwa mereka bukan yang bertanggung jawab. "Inflasi?" tanya pejabat yang berwenang. "Lha! Ini yang mereka lakukan karena meminta harga yang lebih tinggi. Kami tidak tahu mengapa harga-harga naik. Ada orang-orang jahat yang sengaja membuat harga-harga ini naik. Tetapi bukan pemerintah!"

Pembahasan mengenai masalah inflasi akan sangat berbeda jika orang-orang yang membuat inflasi, yaitu pemerintah, secara terbuka mengatakan, "Ya, kami yang melakukannya. Kami yang membuat inflasi. Sayangnya kami harus membelanjakan lebih banyak daripada kesiapan masyarakat untuk membayar pajak." Tetapi, jangan berharap pemerintah akan menyatakan hal ini, memberi tahu menambah kuantitas uang karena harus belanja lebih besar daripada masyarakat membayar pajak saja harus ditutup-tutupi. Dan, ini membawa kita ke suatu masalah yang murni politis.

Proses penciptaan uang baru adalah melalui sistem pasar uang dan perbankan. Mereka yang kantongnya diisi pertama oleh penambahan uang adalah orang-orang yang pertama diuntungkan dari keadaan ini, ketika sementara masyarakat lainnya dipaksa untuk membatasi pengeluaran mereka. Para bankir dan analis pasar uang paham betul mengenai hal ini, dan tahu betul ada keuntungan yang dapat dipetik karena mengetahui inflasi tidak terjadi serta merta melainkan melalui proses tahap demi tahap.

Sebagai perumpamaan, misalnya Kutu Kupret (bukan nama sebenarnya) memenangkan proyek  Rp. 1 trilyun untuk membuat jalan di atas rawa, dan pemerintah mencetak uang sebesar Rp. 1 trilyun untuk dibelanjakan di proyek tersebut, maka pemerintah menjadi yang pertama mendapat uang baru dan yang pertama membelanjakannya. Kutu Kupret, sebagai kontraktor, adalah pihak kedua yang menerima uang baru. Kutu Kupret membelanjakan uang tersebut pada peralatan dan gaji pegawai, yang dibelanjakan lagi oleh penerima-penerima uang itu. Dengan begitu, uang baru ini akan mengalir ke dalam sistem ekonomi, meningkatkan kurva permintaan dan menaikkan harga-harga satuan barang, dan pada akhirnya menaikkan tingkat harga sambil berjalan. Nilai uang yang ada sebelumnya telah dilemahkan oleh uang baru, akibatnya mengurangi daya beli satuan uang.

Sedikit melantur dengan sebuah pertanyaan. Jika, tidak berapa lama kemudian, jalannya ambles dan pemerintah kembali mengeluarkan Rp. 1 trilyun untuk memperbaiki jalan yang sama, berapa nilai yang tercatat di PDB? Jawabannya Rp. 2 trilyun. Proyek berantakan yang disusul kemudian dengan proyek membereskannya dihitung di PDB sebagai pertumbuhan ekonomi.

Harus jelas juga bahwa dengan mencetak uang baru untuk membiayai defisitnya, pemerintah dan penerima-penerima awal dari uang baru memperoleh keuntungan di atas ongkos yang dipikul oleh mereka yang menerima terakhir atau tidak menerima sama sekali uang baru tersebut, seperti para pensiunan, kelompok yang berpendapatan tetap, dan mereka yang tinggal di daerah terpencil.

Ekspansi moneter telah menyebabkan inflasi, tetapi lebih dari itu, esensi dari inflasi adalah proses dimana pajak besar yang terselubung dibebankan ke sebagian besar masyarakat untuk kepentingan pemerintah dan pihak-pihak yang menerima uang baru di awal peredarannya. Inflasi berkenaan dengan peredaran uang adalah bentuk pajak yang sangat jahat karena dilakukan secara diam-diam, dan hanya sedikit orang yang mampu memahami mengapa harga-harga naik.

Dampak lain inflasi adalah mengurangi daya saing dan memperdaya pengusaha, petani atau wirausahawan yang menyangka usahanya untung ketika pada kenyataannya mereka memakan modal usahanya. Pemerintah tidak akan mengakui hal ini. Mereka akan menggunakan istilah-istilah lainnya untuk menggambarkan situasi seperti ini, "dorongan biaya," "tekanan inflasi," dan semacamnya yang tidak pernah didefinisikan. Yang pasti jelas adalah inflasi itu sendiri. Ini menunjukkan niat dari pemerintah adalah untuk menyembunyikan sebab sebenarnya dari apa yang terjadi.

Akhirnya, saya tutup tulisan ini dengan sebuah fakta yang penting. Saya membaca buku-buku dan tulisan-tulisan mengenai ekonomi cukup banyak, dan sampai kini belum menemukan ada bangsa yang makmur melalui mesin cetak uang.

Artikel ini memiliki: 0 Komentar • Menarik +2