JAKARTA (SI) - Untuk membiayai multievent SEA Games di Jakarta dan Palembang tahun depan, pemerintah akan mengambil anggaran dari pos pendidikan.
Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng mengatakan, selain menggunakan anggaran APBN-P 2010, anggaran sebesar Rp600 miliar dari pos pendidikan juga akan dikeluarkan demi acara ini."Pembiayaan yang sudah ada dari ABPN-P 2010 Rp350 miliar, dan Rp600 miliar dari dana pendidikan, yang sebagian bisa untuk mendukung SEA Games. Tapi, untuk 2011 juga sudah ada pagu indikatif untuk SEA Games sebesar Rp500 miliar," ujar Andi Mallarangeng di kompleks Istana Wapres,Jakarta,kemarin. Wakil Presiden Boediono siang kemarin memimpin rapat persiapan SEA Games Ke-26 yang akan berlangsung pada 11 November 2011.
Dalam rapat yang berlangsung hampir dua jam ini dihadiri Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono, Menpora Andi Mallarangeng, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) M Nuh, dan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin. Menurut Andi,selain anggaran dari APBN, akan ada dana tambahan, seperti dana dari para donatur dan pemerintah daerah setempat. Meski kegiatan SEA Games dibuka dan ditutup di Kota Palembang, rencananya kegiatan ini akan diselenggarakan secara simultan di DKI Jakarta. Dari 44 cabang olahraga yang dilombakan dalam eventbergengsi di Asia ini,22 cabang akan dilangsungkan di Palembang dan 22 cabang lain di Jakarta. Dengan terbaginya kegiatan ini di dua kota, lanjut Andi, akan menghemat biaya kegiatan SEA Games.
"Memang ada dana tambahan yang bisa digunakan dalam rangka persiapan SEA Games,tapi kita tetap membutuhkan tambahan- tambahan (dana) dalam rangka persiapan kegiatan ini. Jumlah tempat penyelenggaraan dilakukan menjadi dua kota dari empat kota yang dijadwalkan semula,dan ini bisa memberikan penghematan," jelasnya. Wakil Ketua Komisi X DPR Rully Chairul Azwar khawatir dengan pengambilan anggaran pendidikan untuk SEA Games ini.Menurut dia,walaupun anggaran pendidikan 20% itu sangat besar dibandingkan dengan anggaran di kementerian lain, masih banyak program pendidikan lainnya yang belum terbiayai dengan baik, misalnya rehabilitasi sekolah dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Apalagi sebagian besar dana pendidikan di Kemendiknas 70% dihabiskan untuk tunjangan guru. Sehingga jika dana yang sudah mengecil itu dibagi-bagi untuk pekerjaan rutin lain,Kemendiknas tidak akan optimal untuk menangani masalah pendidikan di Indonesia yang sedemikian kompleks. "Biaya pendidikan itu mahal, bahkan anggaran pendidikan 20% itu saja belum cukup untuk mendanainya," katanya. Dia menyesalkan mekanisme peminjaman anggaran pendidikan tanpa mengkonsolidasikannya ke Komisi X yang membidangi masalah pendidikan di DPR ini.
Padahal, jika ada koordinasi dari pihak eksekutifke legislatif,anggaranbisa disusun supaya adil dan tanpa mengorbankan dana pendidikan yang sudah disusun sedemikian rupa. (rarasati syarief)
Artikel ini memiliki: 6 Komentar • Penting +2