Bu Joko… bu Joko, ada thermos es?

Itu iklan obat penurun panas.
Kalo “anak demam” langkah berikutnya pasti “es”.
Bagi saya ndak ada yang aneh…, sampai dokter-anak langganan saya bilang: “sejumlah bukti klinis terbaru mengungkapkan, kalau si anak di kompres sampai menggigil, otot-otot terpaksa berkontraksi, dan itu malah membuat demamnya rebound makin tinggi”.

Sebagian dokter memang sudah tidak lagi menganjurkan “es”, apalagi mandi alkohol. Dunia kesehatan memang disiplin menerapkan evidence based treatment. Mereka juga rajin melakukan randomised trial untuk sebuah obat baru atau therapy baru.
Dalam setiap treatment, minimal ada tiga hal yang berkompetisi: keadaan pasien, kecakapan sang dokter dan bukti klinis terbaik.
Jika si pasien dan keluarga mulai mempertanyakan, dokter bisa buka laptop, pasang lcd projector lalu mulai jualan: hasil lab begini, fakta klinis begini, kebijakannya begini, outcome nya akan begini dan monitornya begini.

Point saya adalah, setiap policy maker harus siap jika suatu saat policynya dipertanyakan. Apalagi kalau policy nya itu melibatkan biaya yang diambil dari duit orang lain.

Kalo saya mau beli kamera DSLR, saya pasti banyak nanya sana-sini, browsing sana-sini, nyoba sana-sini dan nawar sana-sini.
Kenapa begitu?
Karena saya belinya pake tabungan sendiri. Kalo salah beli, yang nanggung ruginya yaaa saya sendiri.

Tapi kalo saya ditugasi Pak RT untuk beli radio komunikasi handheld, effort nya mungkin gak seheboh beli kamera.
Kenapa begitu?
Karena mbayarnya pake kas RT a.k.a. other people’s money (OPM). Kalo warga pada protes, saya masih punya peluru perak: “saya sudah melakukan yang terbaik, kalo dianggap masih kurang, kenapa nyuruh saya yang beli? Ijinkanlah saya mengundurkan diri”.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, ijinkan saya bertanya: Waktu Boediono cs memutuskan bailout, sebenernya mereka sedang cari kamera atau cari radio HT?

Saya jadi inget quotes tentang OPM:

Ada tiga golongan manusia yang suka pakai duit orang lain; anak-anak, tukang copet dan pejabat publik, ketiganya perlu pengawasan ketat.

Bedanya pelaut mabuk dengan pejabat publik adalah… pelaut mabuk menggunakan uangnya sendiri.

Setiap keputusan, pasti punya tujuan. Sudah sewajarnya ketika keputusan itu diketok ia sudah mencakup cara mengukur sukses tidaknya keputusan itu.
Sayangnya kita tidak pernah tau, kebijakan Bus Way dan BLT itu sudah works atau cuma sekedar penghamburan.
Tony Blair adalah salah satu pemimpin dunia yang mulai mempopulerkan kembali evidence based policy (sekarang Kevin Rudd pun ikut-ikutan). Tag line kampanye nya Blair adalah “what matters is what works”, bagi beliau setiap policy itu harus “works”.

Apa saja yang mempengaruhi pejabat publik dalam membuat kebijakan?
Yang pertama tentu saja judgement si pejabat sendiri. Itu bisa mencakup pengalaman, ekspertis, ideologi dan values.
Yang kedua, lobby dari special interest group dan rent seeker. Waktu Obama berkampanye akan mengubah citra White House, sebenernya yang dia maksud adalah menghimbau para lobbyist untuk minggat ke laut aja.

Maksud utama dari evidence based policy adalah mengurangi porsi judgement dengan memperbanyak pertimbangan-pertibangan yang lebih scientific, bisa itu statistik, survey, riset dan pengalaman orang lain.

Ketika Boediono dan Sri Mulyani dipanggil pansus, saya mengira beliau-beliau akan buka laptop, pasang lcd projector, lalu jualan: keadaan bank century begini, hasil survey begini, statistiknya begini, pengalaman negara lain begini, judgementnya begini, target outcomenya akan begini dan cara mengevaluasinya begini.

Ternyata tidak begitu ceritanya saudara-saudara.
Yang melulu keluar dari congor beliau-beliau adalah “psikologi pasar”. Itu asli 100 persen opinion based policy. Seandainya mereka disodori banyak data, mereka pasti akan pilih data yang sesuai dengan opininya.
Dari pada ngomong siap bertanggung jawab dunia akhirat, saya punya peluru yang lebih lumayan: “pimpinan yang saya hormati, saya sudah melakukan yang terbaik, kalau kalian tidak puas, salahkan mereka yang menugaskan saya untuk itu, dan ijinkanlah saya mengundurkan diri”.

Berita-berita pansus berikutnya, membuat saya bisa memaklumi sikap Boediono cs. Bagaimana tidak, jika saja mereka disiplin menerapkan tenet evidence based policy, maka masalah di BC udah bisa keliatan sejak ia terbentuk, dan bailout segede gonjreng itu tentunya tidak perlu terjadi.

Congor Pansus pun tidak kalah gemblung. Mempertanyakan kebijakan publik harusnya juga berangkat dari aspek yang sama-sama scientific, surveynya gimana, pengalaman negara lain gimana.
Ia juga harus bersih dari semangat merongrong yang berkuasa apalagi sampai mengimpeach.
Meng-identifikasi adanya partisanship memang tidak mudah, tapi keputusan paripurna DPR kemaren jelas punya semangat merongrong pemerintah.
Bagaimanapun, keputusan paripurna adalah kebijakan publik juga dan ternyata…, ia tidak pernah menengok-nengok apa yang bakal terjadi setelah palu diketok, boro-boro punya cara mengevaluasi “works” tidaknya keputusan. Orang bilang, DPR cuma lempar bola panas. Supaya keputusan itu “works” ternyata harus ngancem-ngancem boikot MenKeu dan menggunting budget KPK.

Di tempat kerja saya dulu, ada beberapa orang yang selalu dapet tugas nguplek-nguplek Google. Well, mereka ini sebenernya bertugas ngurus intranet dan knowledge management.
Sering kali management harus memutuskan sesuatu yang mereka tidak ngerti banyak. Informasi seupil akan sangat berharga. Adalah pantang bagi mereka untuk memutuskan sesuatu atas dasar 100 persen intuisi.
Dalam rapat, sering muncul olok-olok strategi “dari langit”, kalo ada manager yang sok punya sharp business instinct.

Intinya adalah, walaupun evidence nya cuma daftar url, google based policy masih jauh lebih baik ketimbang jurus kyai langitan.

Akhirul kata, saya tidak mau berpanjang lebar lagi.
Terlau panjang kasian ibu-ibu, terlalu lebar kasian bapak-bapak…
Kebijakan yang sudah evidence based tetap saja berpeluang tidak efektif di lapangan.
Tapiii…., sepanjang pembuat kebijakannya sanggup buka laptop, pasang lcd projector, lalu jualan: surveynya begini, risetnya begini, dan seterusnya dan seterusnya, saya yakin kalimat “kebijakan tidak bisa diadili” nya akan lebih berwibawa.
Kenapa begitu?
Karena memang porsi judgementnya sudah jauh lebih kecil… iya nggak seh.
Saya cuma bilang “akan lebih berwibawa” lho..., bukan bebas sama sekali… lha Blair aja bisa dipanggil pansus perang Irak…

Artikel ini memiliki: 4 Komentar • Menarik +2