Akibat tunggakan pajak Bakrie, negara mengalami kerugian sebesar Rp 1,5 triliun dari PT Kaltim Prima Coal, Rp 376 miliar dari Bumi, dan sekitar US$ 27,5 juta dari Arutmin. Bahkan menurut Tempo, kerugian negara bisa terus bertambah karena Direktorat Jenderal Pajak akan mengungkapkan data baru seputar kurangnya pembayaran pajak Bakrie.

Selayaknya seorang pengacara KPC, Aji Wijaya pun membela kliennya dan balik menyerang Dirjen Pajak. Nah, apabila para pengacara Bakrie ini tidak berhasil memperjuangkan kliennye, apakah Bakrie akan kembali melakukan pendekatan kepada Pak Presiden seperti kasus Lapindo?

Yang pasti, gara-gara Bakrie menunggak pajak, banyak infrastruktur yang terbengkalai pembangunannya. Contohnya seperti foto di atas. Selain karena distribusi bantuan yang lambat, salah satu penyebabnya karena banyak pengemplang pajak yang dilindungi di negara ini.

Jadi (seperti yang kita ketahui bersama) yang miskin akan semakin miskin dan yang kaya akan semakin berkuasa.

(Lihat foto: Sarapan Politikana: Pajak Bakrie)

Artikel ini memiliki: 29 Komentar • Penting +10