Ditengah bergulirnya wacana kriteria calon menteri, beberapa orang rakyat indonesia saai ini sedang "sakit jantung". Pasalnya, orang yang sakit jantung tersebut karena kurang tidur gara-gara menanti telpon dari pak By. Ya wajar-lah. Di telpon sama orang nomer 1 di RI. Isi telpon-nya pun berkaitan dengan pekerjaan barunya "Menjadi Menteri". Siapa sih yang gak "dak-dik-dug-derr" (eh kok ada "derr"...). Menurut informasi saat ini, 17 Oktober 2009, pak By akan memanggil para calon menteri. Ah, semoga tidak ada yang stress karena tidal dapat telpon dari Pak By.
OK saya jelas gak mungkin ditelpon pak By, jadi ya tenang-tenang aja, nulis aja sekarang di Politikana.
Saya entah orang yang keberapa kali menyoroti persoalan kriteria para menteri. Dengan peta keilmuannya, ekonomi, politik, religius, para pakar mencoba menganalisis kriteria para calon menteri. Ada dua yang mengemuka ; kriteria profesional dan kriteria menteri parpol. Kriteria ke-profesional-an mungkin dianggap penting untuk menunjang jalannya tugas-tugas kedepan. Orang tidak mungkin diberi tugas tanpa mengetahui bidang garapannya, nah dia syaratnya harus profesional sesuai bidangnya. Sedangkan kriteria menteri parpol, tentu ini berkaitan dengan kontrak politik, bagi-bagi kue kekuasaan kata orang awam. Apakah harus profesional? Entahlah..
Sekali lagi kedua kriteria itu bagus. Memang harus profesional dan {harus (?)} dari unsur parpol. Hanya sayangnya, saya belum mengerti mengapa tidak ada kriteria pro rakyat atau pro kaum miskin. Bukankah ketika kampanye dulu kata-kata rakyat dan kaum miskin selalu menjadi tema utama? Bukankah dulu ketika di podium teriak-teriak "hidup rakyat.. hidup kaum miskin"?. Mengapa sekarang hilang pro-rakyat dan kaum miskin?
Tidak dapat dipungkiri memang pak By lima tahun yang lalu telah berhasil mencoba mengangkat tema pro-rakyat. Buktinya ada program Raskin (beras untuk rakyat miskin), BLT (bantuan langsung tunai), KUR (kredit untuk rakyat). Namun juga tidak dapat dibuktikan bahwa dngan raskin dan BLT kemudian rakyat terlepas dari jerat kemiskinan. Bukankah setiap ada program itu seakan-akan daftar yang memerlukan raskin dan BLT semakin banyak??.
Kedepan, jika visi Pak By tidak hanya mengedepankan kriteria profesional dan karena unsur partai namun juga pro rakyat, maka tentunya dalam menunjuk para pembantu-pembantunya juga mempertimbangkan akan tingkat kepekaan para menteri pada rakyat. Bagaimana jika sebaliknya? Artinya para menteri yang terpilih nanti masih didominasi orang-orang abai terhadap rakyat, maka visi SBY-Boediono pada pemilu 2009 kemarin akan diragukan rakyatnya. Termasuk saya!
Hallo..hallo..hallo, apakah ini pak SBY??
Artikel ini memiliki: 0 Komentar • Bosenin -0