Apa yang terjadi dua hari ini benar-benar dinamis. Begitu masa tenang dimulai, justru kenop alarm merah pun mulai ditekan oleh semua kubu pasangan capres-cawapres. Benar juga bahwa pemilu legislatif yang kemarin terasa tidak ada apa-apanya apabila dibandingkan dengan dinamika menjelang pilpres sekarang

Keadaan sudah mirip dengan masa ontran-ontran seperti dulu tahun 1965 dan 1998. Sepertinya sedang terjadi semacam penciptaan kondisi gawat dengan menggunakan bungkus demokrasi. Memang argumen-argumen yang dikemukakan oleh mereka adalah demi HAM dan pilpres yang luber-jurdil.

Tapi tentu saja argumen itu mendapatkan makna yang berbeda ketika dibumbui aksentuasi kenyataan-kenyataan sebagai berikut: dua pasangan capres-cawapres ber"koalisi" pada detik-detik akhir, dua ormas keagamaan tampil ke panggung politik utama, Ketua Mahkamah Konstitusi untuk beberapa jam menjadi orang nomor satu di negeri ini. Di aras bawah, kampanye-kampanye gelap beredar baik secara terang-terangan maupun bawah tanah.

Interpretasi spontan yang muncul atas berbagai fenomena tersebut sungguh menimbulkan kecemasan. Kesemua peristiwa tersebut sungguh berbeda apabila dibandingkan dengan pilpres empat tahun lalu yang fragmen-fragmen ceritanya tidak sekuat sekarang kontroversi dan kehebohannya.

Saya ragu dengan anggapan bahwa pilpres kali ini merupakan momentum untuk memperkuat konsolidasi demokrasi. Bahkan, kata-kata konsolidasi mungkin terasa tidak tepat karena jangan-jangan Indonesia hari ini adalah Indonesia yang baru sekadar menapaki transisi demokrasi, bukan konsolidasi.

Langgam komunikasi dan perilaku politik yang ditampilkan elite secara tersirat menunjukkan sikap-sikap antidemokrasi. Terlihat jelas bahwa tujuan kemenangan bagi mereka dipandang sebagai totalitas dan dengan ini, proses yang fair dan tujuan-tujuan mulia (penguatan demokrasi, pendidikan politik, dll) tidak lagi mendapatkan tempat dalam agenda mereka. Terlihat di sini bahwa beberapa pemain politik tidak mempunyai stamina yang cukup untuk mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi dalam proses elektoral. Mereka merasa lelah mempertahankan prinsip-prinsip ini manakala didapati bahwa masyarakat tidak mampu menakar program-program yang ditawarkan secara rasional. Atau justru hal tipologi masyarakat macam itu dimanfaatkan untuk mempertahankan kekuasaan?

Pernyataan kekhawatiran tersebut tentu tidak terlihat secara gamblang apabila bahasa visual dan argumentasi yang mendasarinya terlihat menempatkan prinsip-prinsip demokrasi sebagai batu penjuru. Namun, rakyat mempunyai intuisi yang lebih dari cukup untuk menangkap sinyal-sinyal "bahaya" sebagai akibat pengalaman otoritarianisme Orde Baru yang kelewat panjang. "Janjian bareng" dua kandidat dan "cerita picisan" mengenai persekongkolan media, cendekiawan, dan tokoh masyarakat dengan memanfaatkan masyarakat yang tidak melek politik (dan demokrasi) bagaimanapun tidak dapat kita tepis semata-mata sebagai sekadar "isu" politik. Karena jangan-jangan memang demikianlah adanya...

Terlebih, semua kandidat yang muncul merupakan figur-figur anak kandung Orde Baru. Mereka berkeringat pada masa-masa tersebut pada bagian terbesar perjalanan politiknya. Meskipun memimpikan demokrasi dan keadilan-kesetaraan sebagaimana yang sudah mereka dapatkan pada era Reformasi, namun jangan lupa pula bahwa mereka juga paham akan model-model ademokratis sebagai akibat pengalaman mereka di masa lampau. Figur-figur militer yang bertanding pun terkenal sebagai anak manis penguasa waktu itu. Jangan lupa pula, ada bekas kaum intelijen tersangka pembunuh di dalam salah satu kubu. Sedemikian permisif dan amnesiakah masyarakat kita? Saya sungguh tertawa melihat mereka mengeluarkan kalimat dengan menggunakan kata-kata demokrasi, hak asasi, kejujuran.

Demokrasi dianggap tidak akan berhasil ketika kesejahteraan masyarakat masih menjadi impian bagi mayoritas warga negara. Memang benar, tiada waktu bagi mereka untuk berwacana tentang narasi dan konsep besar semacam demokrasi manakala waktu mereka dihabiskan di jalan untuk melangsungkan ketahanan hidup dirinya dan keluarga. Tapi bukankah pemilu 2004 yang lalu berlangsung dengan lancar? Bahkan pemilu legislatif kemarin yang menyisakan kisruh DPT pun tidak sampai menimbulkan konflik di masyarakat. Justru elite yang kalahlah yang berkoar-koar di ruang publik, sementara masyarakat yang menjadi korban cukup bergerutu melalui surat pembaca atau kekecewaan kecil tanpa keinginan untuk melakukan agitasi terhadap pemerintah. Melalui kenyataan tersebut, jelaslah bahwa tesis yang menyebutkan masyarakat tidak dapat melaksanakan demokrasi dapat dipatahkan. Mereka telah memegang komitmen yang cukup untuk mempertahankan sistem ini meskipun beberapa kekecewaan dalam proses tersebut mereka dapati.

Saya teringat fragmen-fragmen peristiwa menjelang keruntuhan Orde Baru. Semua tokoh nasional muncul ke permukaan, mereka menggelorakan perubahan tanpa proposal solusi untuk mengisi masa pascaperubahan. Terlihat kemudian bahwa yang mereka inginkan hanyalah hasrat untuk bergiliran memegang kekuasaan.

Agaknya kini intensi yang sama mulai muncul, meskipun terasa subtil dan halus. Elite-elite bergerak agresif di detik-detik akhir sebelum prosesi penentuan 2 hari lagi. Apa yang akan terjadi kemudian? Hal ini bergantung kepada bagaimana masyarakat kita yang arif dan sederhana menghadapi serbuan wacana yang dilontarkan hari-hari ini. Respons masyarakat itulah yang akan menentukan kelanjutan sungai sejarah Indonesia. Saya berharap demokrasi tetap tegak terpelihara. Semoga.

Artikel ini memiliki: 5 Komentar • Menarik +1