Masih ingat kasus diskriminatif dari Jusuf Kalla dalam harian Sinar
Harapan edisi 12 Oktober 2004?
Dalam pernyataannya pada warga keturunan Tionghoa diberikan 2 (dua)
macam opsi / pilihan dalam kehidupan bernegara (terutama di bidang
perekonomian) di negara ini, yaitu :
1. Mau / bersedia / berkenan didiskriminasi atau
2. Mau / bersedia / berkenan dibakar harta bendanya.
Bahkan Jusuf Kalla juga mengatakan bahwa peristiwa tragedi Mei 1998
adalah bentuk kemarahan rakyat (terhadap warga keturunan Tionghoa)
http://www.indonesiamedia.com/2004/12/early/opini/opini-1204-tionghoa.htm
“ETNIS TIONGHOA ADALAH BAGIAN INTEGRAL BANGSA INDONESIA.”
Tanggapan atas Pernyataan Wakil Presiden RI.M.Jusuf Kalla.Benny G.Setiono
Pada 12 Oktober 2004, Harian Umum Sinar Harapan membuat Headline Jusuf
Kalla : Perlakuan ke Kelompok Pengusaha Akan Dibedakan. Pernyataan
yang sangat memojokkan para pengusaha Tionghoa ini cukup menghebohkan
dan menimbulkan reaksi bukan saja dari kalangan etnis Tionghoa tetapi
tidak kurang dari Prof.J.E.Sahettapy (Ketua Komisi Hukum Nasional atau
KHN) dan K.H.Abdurrahman Wahid.
Yang paling menyedihkan adalah pernyataannya bahwa etnis Tionghoa
seolah-olah harus memilih antara didiskriminasi atau dikejar-kejar dan
dibakar. Saya kutip sepenuhnya : Ini kepentingan Anda (pengusaha
Tionghoa-red), saya bilang. Kalau banyak orang miskin, banyak
pengusaha kaki lima yang didorong-dorong kiri kanan.tahun depan siapa
yang akan dia bakar ? Anda yang akan dibakar.Suka mana ? Suka
didiskriminasi atau suka kau dibakarin, diburu-buru.Anda enak bawa
duit keluar negeri, kalau terjadi apa-apa.Saya terbuka begitu.Saya
tidak pernah tutup-tutupi. Lah yang mendorong-dorong dan menggusur
para pedagang kaki lima kan Tramtib Pemda DKI Jaya, kenapa pengusaha
Tionghoa yang disalahkan ? Tegur dong Gubernur Sutiyoso!
Malahan beliau menyebut Peristiwa Mei 1998 dipicu oleh kemarahan
masyarakat terhadap jurang kaya-miskin yang terjadi di Indonesia.
Padahal laporan Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa Mei 1998 menyatakan
dengan gamblang bahwa peristiwa tersebut hasil rekayasa dari
pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.Terbukti lebih dari seribu
orang terdiri dari para pemuda, perempuan dan anak-anak non-Tionghoa
menjadi korban dibakar hidup-hidup.
Pernyataan Jusuf Kalla sebagai wakil presiden terpilih menimbulkan
reaksi di kalangan pelaku bisnis di luar negeri terutama di
negara-negara Asia.
Pernyataan ini menimbulkan rasa skeptis di kalangan pelaku bisnis yang
pada awalnya menaruh harapan besar kepada pemerintahan SBY-JK. Tidak
kurang dari Radio Australia langsung mengangkat topik ini dalam berita
utamanya. Padahal para pelaku bisnis tersebut telah bersiap-siap untuk
menanamkan modalnya di negara kita. Mereka memuji keberhasilan kita
dalam menegakkan demokrasi karena telah berhasil melaksanakan tiga
kali Pemilu secara langsung baik legislatif maupun eksekutif dengan
aman dan damai. Sungguh suatu prestasi yang luar biasa dan sangat
membanggakan!
Namun apa daya semua harapan ini dicederai oleh pernyataan tersebut
yang pada dasarnya berusaha menimbulkan dikotomi antara Tionghoa dan
Non-Tionghoa di dalam tubuh bangsa Indonesia. Berulang-ulang Presiden
SBY menyatakan bahwa Diskriminasi No! Kesetiakawanan Yes!.
Berulang-ulang beliau juga melontarkan gagasan Rekonsiliasi seluruh
bangsa kita yang sempat terpecah dalam masa kampanye Pemilu yang lalu.
Pernyataan JK ini sudah tentu sangat bertentangan dengan ucapan beliau
tersebut sehingga menimbulkan kebingungan di masyarakat khususnya di
kalangan etnis Tionghoa.
Pada Minggu (7/11) malam Wakil Presiden JK di hadapan ratusan tokoh
dan warga Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) usai buka puasa
bersama menegaskan bahwa tidak benar bahwa saya benci orang Cina (SH
9/11).
Tentunya pernyataan ini sangat melegakan, hanya sayang ditambahi
pernyataan lainnya sbb : “Kita hanya melihat bahwa untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat, yang harus dibangun cukup dengan perekonomian,
padahal tidak demikian.Untuk menegakkan demokrasi dan kesejahteraaan
rakyat, politik, ekonomi dan sosial harus kita tata secara bersamaan.
Hanya dengan begitu,sistim perekonomian bangsa kita dapat maju dan
berkembang, tidak lagi merayap di pasar-pasar tradisional, tapi bahkan
jika perlu harus mengalahkan orang-orang Cina yang menguasai toko-toko
besar selama ini’.
Pernyataan ini seakan-akan pembenaran bahwa pengusaha Tionghoa
bukanlah termasuk bangsa Indonesia sehingga perlu dikalahkan. Terjadi
segregasi antara etnis Tionghoa dan non-Tionghoa. Padahal etnis
Tionghoa adalah bagian integral bangsa Indonesia. Etnis Tionghoa
adalah sama-sama rakyat Indonesia yang perlu diayomi bukan untuk diadu
dengan non Tionghoa. Etnis Tionghoa adalah warga negara Indonesia yang
mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan komponen bangsa lainnya,
yang di jamin oleh UUD kita. Etnis Tionghoa adalah asset dari bangsa
Indonesia.
Suka tidak suka, mau tidak mau etnis Tionghoa adalah bagian tak
terpisahkan dari bangsa Indonesia. Etnis Tionghoa merupakan produk
sejarah yang mempunyai akar yang sangat dalam di bumi Indonesia.
Hampir seribu tahun orang-orang Tionghoa ini telah berdatangan dan
bermukim di bumi kita. Bandingkan dengan bangsa Amerika dan Australia
yang mempunyai akar sejarah beberapa ratus tahun saja. Peranan
orang-orang Tionghoa di bidang agama, budaya, kesenian, pertanian,
tehnologi, pendidikan, jurnalistik, kesusateraan, kuliner, olahraga
dan politik tidak terbantahkan.
Dalam perjuangan nasional untuk merebut kemerdekaan tidak kurang
sumbangsih orang-orang Tionghoa ini. Memang ada dari mereka yang pro
Belanda seperti juga banyak orang-orang Jawa, Ambon, Sunda dsbnya yang
pro Belanda. Ketika pasukan VOC dan kemudian pasukan Kerajaan Belanda
berusaha menaklukkan kerajaan-kerajaan di Jawa, Maluku dllnya tidak
kurang bantuan yang diberikan oleh para penguasa pribumi. Demikian
juga ketika Belanda mendirikan RIS, lahirlah negara-negara boneka
ciptaan Van Mook.
Korupsi musuh utama rakyat Indonesia.
Sebenarnya seluruh bangsa Indonesia telah sepakat bahwa musuh utama
kita adalah korupsi. Korupsilah yang menyebabkan kesengsaraan rakyat
kita. Jangan dialihkan menjadi masalah pengusaha Tionghoa. Korupsi dan
Penegakkan Hukumlah yang harus menjadi prioritas 100 hari kabinet
SBY-JK, bukan masalah pengusaha Tionghoa. Seretlah para pejabat dan
pengusaha baik Tionghoa maupun non Tionghoa yang melakukan pelanggaran
dan tindakan kriminal ke pengadilan dan hukum seberat-beratnya.
Mengeluarkan pernyataan yang bertubi-tubi dan memojokkan pengusaha
Tionghoa adalah sangat counter productive dan merugikan program
pemerintah dalam meningkatkan investasi, mengurangi pengangguran dan
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Wakil Presiden JK seharusnya
memobilisasi dan merangkul seluruh pengusaha Tionghoa agar mendukung
dan berpartisipasi dalam mensukseskan program pemerintah.Nyatakan
kepada mereka bahwa dalam melakukan bisnis harus memperhatikan etika
dan moral. Desak mereka agar mau mengusahakan sebanyak mungkin
investor domestik maupun asing untuk menanam modalnya di Indonesia.
Untuk keberhasilan usaha ini sudah tentu harus dibarengi dengan usaha
pemberantasan korupsi yang terus menerus, penegakkan dan kepastian
hukum serta memberikan kemudahan-kemudahan bagi para investor
tersebut. Sekali lagi hentikanlah pernyataan-pernyataan yang
memojokkan para pengusaha Tionghoa dan gantilah dengan seruan-seruan
yang menyejukkan. Semoga !
(Penulis adalah seorang Pengamat Sosial ).
Artikel ini memiliki: 33 Komentar • Basi -2