“Pro Rakyat” memang seperti dagangan saat ini, tapi itulah yg seharusnya dilakukan oleh siapa  pun yang memimpin sebuah Negara (manapun), terutama di Indonesia. Pak Harto setidaknya telah berusaha untuk melakukannya selama memegang kekuasaan. Dari kata “Kekuasaan” itu terdapat perbedaan gaya diantara keduanya baik dalam meraih, menjaga dan jalannya. Sama seperti yang harus dipertahankan artikel bersambung “Samakah SBY dan Pak Harto ?” ini.

Pak Harto yg mendapat mandat dari rakyat melalui MPRS adalah seorang yang dibutuhkan oleh rakyatnya ketika itu, karena prestasi – prestasinya. Setelah memegang mandat dia membuat keputusan politik dengan mengadakan pemilu secepat – cepatnya. Mengusulkan berdirinya Golongan Karya (GOLKAR) dengan mengacu pada China yaitu, Satu Partai. Lalu, mengharuskan jumlah partai yang sedikit dgn mengacu pada Negara – Negara besar (maju), dengan cara memfusinya pada pemilu berikutnya.

Kebijakan ini tidak melanggar konstitusi sama sekali. Justru memperkuat apa yang disebut dengan “DEMOKRASI PANCASILA” yg notabene adalah ajaran Bung Karno, dimana PANCASILA dan UUD’45 adalah penggabungan dua kubu yang berseteru ketika itu, yaitu komunis – kapitalis, sosialis – liberalis, demokratis – otoriter dan juga dengan sistem bernegara dan pemerintahan yang merupakan gabungan dari Presidensil dan Parlementer (bahkan, Kerajaan).

“DEMOKRASI PANCASILA” jugalah, yang membuat Bung Karno menjadi salah satu pemimpin Dunia yang disegani dan ditakuti (bukan hanya disebabkan Alutsista-nya jauh lebih kuat dari sekarang), serta menjadikan Indonesia Pemimpin Utama Negara non – blok. Tampaknya , pemahaman akan hal tsb. dan keinginan membuat perekonomian Indonesia bangkit lagi juga yang menjadikan Pak Harto tetap mendengarkan apa yang diminta oleh (baca – Menuakan) Bung Karno agar mempertahankan ajarannya yang berujung nama “DEMOKRASI PANCASILA” ini. Permintaan Bung Karno tentang pelestarian ajaran itu juga dititipkan kpd Jend. M.Jusuf dalam perbincangan mereka bertiga.

Dari situ dapat dilihat bahwa seorang Soeharto, mengerti betul apa yang menjadi keinginan  Dan menjadi perlu dilakukan untuk membuat suatu kestabilan politik demi berlangsungnya kehidupan bernegara yang baik untuk, mencapai kestabilan ekonomi yang ketika dia naik menjadi Presiden pertama kali sangat terpuruk sampai ketitik nadir, sehingga kebijakan tsb. disetujui oleh para ‘pemberi’ mandat.

Meskipun digambarkan bahwa hubungan mereka (Pak Harto dan Bung Karno) tidak baik ,akan tetapi rasa “JAS MERAH” di dalam hati Pak Harto tidak pernah luntur. Terbukti, tidak ada larangan untuk menjual gambar Bung Karno, di sekolah – sekolah negeri tetap dipajang poster dan disebutkan nama Bung Karno serta membuat ‘pintu masuk’ utama ke Indonesia bernama Soekarno – Hatta yang di gelari olehnya Bapak Proklamator Kemerdekaan RI, serta pengadaan ‘doktrin’ PMP, P-4 dan P-7 dari tingkat SD s/d Lemhanas merupakan bukti bahwa Pak Harto menjalankan amanah Bung Karno yg bernama PANCASILA. Tidak adanya pengultusan Bung Karno pada zaman Pak Harto bukan karena larangan, akan tetapi karena sebagian besar masyarakat memang sedang ‘tersihir’ oleh Pak Harto dan belum ‘merindukan’ kembali Si Bung.

Bahkan, seorang Obama pun sempat memberikan apresiasi yang tinggi terhadap Pak Harto Ketika, diwawancarai oleh sebuah stasiun televisi dia mengatakan dalam terjemahan bebasnya “ Kerukunan Agama yang menjadi contoh bagi saya adalah Indonesia, diingatan saya ketika saya kecil tinggal di Indonesia adalah pemimpin mereka Pak Harto, yang justru seorang militer, berhasil menciptakan kerukunan beragama. Dimana, di sana penduduk yang mayoritas memeluk agama Islam dan sebagai penduduk Islam terbesar di dunia, saling menghargai satu sama lain dan penduduk agama lainnya dapat menjalankan ibadah dengan tenang. Entah mengapa, ketika saya mendengar berita tentangya lagi, dia justru dijatuhkan oleh rakyatnya sendiri dan dikatakan otoriter ”.

Perkataan Obama yang merupakan ‘idola’ SBY ini tidak berlebihan, “ DEMOKRASI PANCASILA “, memang sudah meluntur dan tidak terasa lagi kalau tidak mau dibilang punah. Dimulai pada tahun 1974 anak – anak Pak Harto mulai mendewasa dan mengerti apa yang namanya bisnis. ‘Om liem’ sapaan akrab liem sioe liong lah yang ‘meracuni’ anak –anak Pak Harto yg beranjak dewasa tsb. dengan memberikan masing – masing saham sebesar 5 % di Bank Central Asia (BCA). Seperti kita ketahui di kemudian hari ‘anak – anak’ tsb menjelma menjadi multi – bilyoner dengan bisnis yang menggurita karena keuntungan politisnya, bersama – sama dengan teman –teman mereka dan teman – teman orang yang meracuni mereka.

Disayangkan juga pemahaman yang dalam dari Pak Harto mengenai “DEMOKRASI PANCASILA”, beserta isi UUD’45 membuatnya menjadi Presiden selama 31 tahun. Dia memang tidak melanggar konstitusi karena, UUD’45 tidak membatasi masa jabatan Presiden, tapi dia tidak berniat untuk merubahnya juga. Apakah dia ingin menjalankan PANCASILA secara murni dan konsekuen seperti yang sering didengungkannya dengan tidak merubah atau mengamandemen UUD’45 itu ? Atau bahasa murni dan konsekuen itu hanya aksi ‘tipu – tipu’ saja untuk mempertahankan kekuasaannya ? hanya Pak Harto yang tahu jawabannya.

Akan tetapi, total bersalahkah dia mengenai lamanya dia berkuasa ini ? jawabannya adalah tidak. Bagaimana mungkin dia salah apabila, orang – orang  yang menjadi politisi selama bertahun – tahun tidak ada keinginan juga untuk merubah UUD’45. Kuncinya adalah “ Penyihiran ”dengan keberhasilan – keberhasilan pembangunan yang nyata dan “pengkaderan” yang di lakukan orang – orang ‘pintar’nya yg mengatasnamakan Golongan Karya yang berbasis di KOSGORO, SOKSI, KNPI, KORPRI, dsb.nya yg sekarang justru tidak berada di kubu Golkar lagi.

Bagaimana dengan pengkaderan di Militer ? “DEMOKRASI PANCASILA” sering disandingkan dengan “DWI FUNGSI ABRI “ (ciptaan Jend. A.H. Nasution) dan di satukan juga dengan kedigdayaan GOLKAR sebagai ‘partai pemerintah’ yang bermuara pada FKPPI dimana putra – putri “Laskar Pelangi” ini dengan setianya mendukung Golkar sebagai partai idola mereka. Di sini juga terlihat , apakah Pak Harto menjadi salah ? Jawabannya adalah Tidak.

Kenapa tidak ? karena ide pengkaderan itu tidak berasal dari Pak Harto akan tetapi dari Ali Moertopo bersama Suhardiman, Mas Isman (ayahanda Hayono Isman), dkk. Dengan cengkraman seperti ini, bagaimana dengan masyarakat diluar KORPRI atau Militer ? Silahkan bertanya kepada orang tua anda atau diri anda sendiri mengapa memilih Golkar pada saat itu ? karena pemerintahan Pak Harto tidak pernah melakukan KECURANGAN (cth. Masalah DPT) ataupun KESALAHAN MENGIRIM LOGISTIK seperti yang terjadi pada pemilu legislatif kemarin.

Mengenai kaderisasi di Militer untuk jabatan strategis, Pak Harto tidak campur tangan untuk urusan ini selain, masalah pemilihan Kepala Staff dan Panglima. Pengkaderan dilakukan Oleh Panglima seperti yang diakui oleh, Jend. M. Yusuf mantan Mentri Pertahanan pertama yg merangkap PANGAB ini, yang terkenal sebagai Jendral ‘bersih’ dan simpatik dengan konsepnya “ABRI MASUK DESA” yg ide awalnya berasal dari Pak Harto yg menyuruhnya untuk mengkonsep kata ‘manunggal’ ABRI dan RAKYAT. M. Jusuf yang melakukan scouting (Pencarian Bakat) dan L.B. Moerdani yg melakukan pendidikan , terutama dalam hal “Pembekalan” intelijen dan strategi perang.

Lalu, bagaimana dengan SBY yang memimpin Negara tercinta kita saat ini ? Dia menjadi Presiden melalui Pemilihan Presiden langsung pertama kali di negeri ini pada tahun 2004 , kontes untuk pemilihan Pemimpin Negara ini mirip Kontes Kecantikan (setidaknya, itu menurut para penulis lain), mendirikan partai bernama Demokrat pada tahun 2001, ketika dia menjabat sebagai MENKOPOLKAM. Ketidak – mampuannya mengatasi banyaknya Bom aksi teroris (yang sedang trend ketika itu) yang menjadi tanggung jawab koordinasi kementrian di bawahnya tidak membuat sebagian besar rakyat tidak memilihnya. Karena, dia mengatakan di zholimi oleh Presiden Megawati dengan mengatakan tidak diajak rapat pada kementrian koordinasinya (meskipun, memang dia sedang berada di China ketika rapat itu terjadi).

Ketidak mampuannya dalam mengatasi pelimpahan tugas dari MENKO KESRA ke MENKO POLKAM pada zaman Megawati (seperti yg ditulis di Koran – Koran ketika itu), Menkokesra yang berhasil melakukan gencatan senjata di Poso dan Ambon berubah menjadi perang saudara penuh dendam beberapa waktu kemudian serta Pengurusan Perdamaian di Aceh yang berubah menjadi Darurat sipil setelah dipegangnya ketika itu, juga tidak menyurutkan animo masyarakat kepada ‘SOSOK’nya. Seakan – akan menjadi tanda tanya besar apa yang sebenarnya dia lakukan sehingga semua keadaan berbalik ketika beralih dipegangnya dan mengapa rakyat banyak seakan – akan tidak peduli dengan hal – hal tsb ? jawabannya hanya anda yang tahu.

Dimulainya era baru SBY ditandai dengan kampanye – kampanyenya yang menjanjikan ‘angin-angin sorga’ bernama kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat pada thn. 2004 seperti yg ‘diharamkannya’ kepada kontestan lain pada Pilpres sekarang. Keinginannya, yang mengatakan hanya ingin memimpin untuk satu periode (5 tahun) menghiasi ‘janji – janji’ kampanyenya ketika itu pada masyarakat banyak dan menjadi lucu apabila anda menyimak dengan seksama bahwa dia melakukan kebijakan – kebijakan (memulai kampanye utk thn. 2009 ini, justru sejak dia terpilih sebagai Presiden pada 2004) dengan baliho – baliho besar yang menaruh wajahnya sampai dengan program – program ‘menyogok’ rakyat dengan BLT, dsb.nya.

Keinginan dia untuk maju lagi pada Pilpres saat ini, masih disangkalnya sampai dengan maraknya para politisi ingin maju menjadi penantangnya dgn berkata “ Saya belum tentu maju lagi, saya masih melihat apakah pemerintahan sekarang berhasil atau tidak ? baik atau tidak ? masih melihat perkembangan .“ Dan sudah bisa ditebak bahwa dia maju lagi dengan mengatakan bahwa pemerintahan saat ini ‘telah berhasil’ menjalankan tugasnya yg mana sebelumnya dia mencoba untuk ‘mengenyek’ kontestan lain yang mendeklarasikan diri sebagai Capres lebih dulu dengan mengatakan “ mana ada calon Presiden saat ini , karena belum waktunya. Yang benar adalah bakal calon Presiden “ sebutnya dengan gaya sangat mengerti hukum seragam dengan jubir dan jurkamnya.

Dia mulai memimpin Negara dengan banyak terjadinya bencana alam dan musibah serta maraknya lagi demonstrasi yg menghiasi hari – hari kita. Tsunami Aceh yang memakan korban ratusan ribu orang meninggal dan menyebabkan terjadinya ‘pengulangan’ pembangunan disana beserta bencana – bencana lain seperti Lapindo, dsbnya serta keadian – kejadian lainnya, tidaklah dianggap baginya sebagai sebuah kegagalan. Seringnya bencana tidak terjadi di zaman Pak Harto yg kataya dilaknat ALLAH.

Penjelmaan seorang Kabag di Bank Mandiri menjadi Direktur Keuangan di bank BUMN tsb, lalu menjadi Bankir ‘kelas atas’ dan berujung menjadi Direktur Utama disebuah Bank swasta. Kapala Staf Umum TNI, Seorang Kolonel pengawal Presiden Megawati yg menjelma menjadi Danjen Kopassus 3 tahun kemudian, Ketua Umum Partai yang didirikannya yang dikatakan ‘Partai Terbuka’, penanganan proyek – proyek besar oleh Ichwan. S yg mengatas-namakan Istrinya yang semuanya merunut pada kakak – beradik anak Sarwo Edhi Wibowo ini tidaklah dianggapnya sesuatu yang ‘Kotor’ hanya karena kegemarannya mengatakan ‘ Tidak, Pada Korupsi ’ mengacu pada besannya yg Koruptor.

Mengenai partai terbuka, Golkar tidak pernah mengangkat kakak ipar Pak Harto menjadi Ketua Umum apalagi sampai ribut di partai utk memaksakan hal tsb. Panglima TNI , Kasad, Kasau, Kasal dan Kapolri serta jabatan – jabatan pemerintahan lainnya yang merupakan angkatan 1973 yang jelas dan terang merupakan Angkatannya, Serta Adik – adik ‘asuh’nya Angkatan 1974 dan 1975 tidak juga dianggapnya sebagai Praktik Nepotisme bahkan dia mengatakan pemerintahan bersih.

Ada lagi cerita seorang Anas Urbaningrum yang merupakan satu dari sekian orang Anggota KPU Pusat pada tahun 2004, yg setelah selesainya Pemilu pada tahun itu, menjelma menjadi Ketua DPP Partai buatan SBY yaitu, Demokrat. Catatan untuk Anas ini sendiri adalah, satu dari dua atau tiga Anggota KPU Pusat yang lolos dari kasus korupsi ‘settingan’ yang mendera semua Anggotanya pada tahun 2004. yang mana salah satunya lagi adalah Hamid Awalludin yang menjadi Mentri Kehakiman. yang ketika lolos lagi dari kasus korupsi keduanya malah menjadi Dubes di Russia s/d saat ini. Yg mana Pada zaman Pak Harto tidak ada mantan anggota KPU pusat ‘yg mulia’, menjadi pejabat Negara ataupun ‘pejabat’ Golkar.

Dalam memilih Wakil Presiden pun Seorang SBY tidak ‘memperdulikan’ TUHAN dengan mengambil seorang BOEDIONO yg merupakan ‘sales marketing’ dari penjualan – penjualan asset Negara dan hanya mengerti tentang ekonomi moneter (terlihat dari debat cawapres kemarin malam). Ya , tidak ‘memperdulikan’ TUHAN karena seakan tidak akan berhalangan tetap atau matinya dia dengan mengangkat seseorang yg resistensinya begitu besar saat ini sebagai cawapresnya yang apabila dia (SBY) terpilih lagi, menjadi Wapres tentunya.

Kearoganan yang mengatakan bahwa, dipasangkan dengan ‘sendal jepit’ pun SBY akan menang saat ini. Seakan –akan, BOEDIONO hanyalah sebuah sandal yang seharusnya membuat kita bertanya, kenapa tidak sekalian dia mengambil BUDI ANDUK menjadi cawapresnya kalau begitu mengecilkan arti Wapres. Hal ini tidak pernah terjadi ketika Pak Harto memimpin. Meskipun dia dikatakan seorang ‘Diktator’ dia menganggap penting peran Wapres sebagai tanda bahwa dia masih ‘menganggap’ TUHAN sebagai ‘kanjeng’nya.

Pilihan terhadap Sultan Hamengkubuwono IX seorang Raja, yg lebih senior darinya dan Mentri paling banyak masuk Kabinet Bung Karno serta sangat mengerti ekonomi. Pemilihan terhadap sosok Adam Malik yg merupakan seorang yg ‘cerdik’ dan juga lebih Senior darinya, seorang wartawan senior, diplomat yg tak terbantahkan kelasnya, dan juga Mentri serta Dubes dizaman Bung karno ini menghapuskan ‘iblis’ yg bernama Arogan dari dirinya.

Pemilihan terhadap Umar Wirahadikusumah yg bersahaja dan santun serta mengerti moneter beserta pengawasannya, Soedharmono yang merupakan ‘Perdana Mentri’nya selama 20 tahun (dgn menjadi Sekkab selama 5 thn dan Mensesneg selama 15 thn) yang merupakan ‘otak’ (Mastermind) dibalik keberhasilan pembangunan bisa menghapuskan kejumawaannya dihadapan TUHAN.

Banyak yang mengatakan seharusnya Pak Harto sudah melakukan suksesi pada saat itu. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Pak Try Sutrisno yang juga pantas menjadi Pendamping Pak Harto karena mantan Panglima ABRI dan Pak Habibie yg masih merupakan rakyat terjenius yg pernah dimiliki oleh Indonesia sampai saat ini. Akan tetapi, apabila dia melakukan suksesi pada saat itu maka dia akan selamat dari cercaan mahasiswa beberapa tahun kemudian dengan menyiapkan Pak Dhar atau Pak Try bahkan Pak Habibie sebagai pasangan selanjutnya. Seruan untuk ini datang pertama kali dari Jend. M. yusuf dan Pak Benny (L.B. Moerdani) yg justru orang kuat di pemerintahannya.

Sebenarnya, Pak Harto sudah menyadari akan hal tsb. Dengan mengatakan dalam sebuah temu wicara kepada seorang petani (yang selalu disiarkan TVRI tanpa sensor) pada saat itu, “Saya ini makin TOP, Tua Ompong Peyot “ selorohnya kepada petani tsb. yang disimak oleh semua rakyat Indonesia. Namun jeratan penjilat yang mendapat julukan “ABS” (Asal Bapak Senang), seperti  Faisal Tanjung, Syarwan Hamid, R.Hartono, dsb.nya dengan laporan –laporan indah membuatnya terjerumus ke dalam gelombang protes besar – besaran oleh rakyatnya sendiri yang sebagian besar di wakili mahasiswa.

Kata bernama “Kekuasaan” inilah membuat kemenangan GOLKAR yang 70 % pada tahun 1997 berubah menjadi malapetaka yang melebihi ‘Malari’ (1974) beberapa bulan kemudian pada tahun 1998 dan menyebabkan dia turun dari singgasananya. Jeratan IMF pada tahun 1996 yg dimarketingi oleh Boediono dan krisis ekonomi global yang dimotori George Soros, serta ‘jalan – jalan ke luar negeri’ sendiri para kroninya untuk mencari hutang langsung ke Bank – Bank diluar negeri untuk mengembangkan proyek dan usaha pribadi mereka, membuat Pak Harto tidak berdaya mendapati bahwa rakyat Indonesia bermasalah lagi dengan ‘perut’nya.

Pemilihan Jusuf Kalla yg mengerti ekonomi Makro dan mikro (bukan moneter) dan mentri senior patut diacungi jempol, akan tetapi menggantikan sosok J.K. dgn Boediono adalah sesuatu yang sangat tidak bisa diterima dengan akal sehat. Karena, J.K. siang – malam bekerja untuk bosnya. Meskipun ada yang menulis tentang berkacalah pada HATTA yang seakan – akan tanpa pamrih dan J.K. menjadi pamrih dan arogan. Bagaimana kalau kita balik dengan bertanya, Bagaimana jika thn. 1955 atau tahun 1950-an tsb terjadi pilpres ? Apakah dapat dijamin Hatta masih tetap menjadi Wapres dan tidak bertarung dgn Bung Karno mengingat mereka masing-masing memiliki partai ? Atau dijaminkah seorang Bung Hatta tidak akan membeberkan apa yg dikerjakannya ketika dia bertarung dgn Bung Karno apabila ada pilpres pada saat itu?.

Sebagai Warga Negara Indonesia biasa, wajarlah kalau kekhawatiran berubah menjadi suatu kritik untuk mengantisipasi terjadinya sesuatu yg tidak baik dikemudian hari dan saling mengingatkan di dalam kebaikan. Mengingat, apa yg terjadi sekarang banyak dilakukan hanya untuk sesuatu yang bernama kekuasaan, dengan proses –proses REIFIKASI (pembodohan – pembodohan dengan kebohongan - kebohongan) dan memaksakannya (bahkan dengan mengatakan Pemilu yang harus 1 putaran).

Yang jelas tulisan ini tidak bertujuan untuk memfitnah siapa – siapa, namun berusaha membeberkan segala macam yang telah terjadi selama ini dengan perbandingan sosok SBY dan Pak Harto, dan semoga SBY tidak terhanyut dengan kekuasaan yang menjadi kekhawatiran beberapa perespon dalam komentar beberapa artikel yang justru mulai mencurigai pemahaman seorang SBY terhadap konstitusi dengan mengatakan apabila dia menjadi Presiden lagi pada tahun ini, thn. 2014 yang akan maju bertanding adalah Ani Yudhoyono untuk ‘mengakali’ konstitusi atau dengan mengadakan referendum untuk kembali ke UUD’45 yg asli.

Bahkan, dirunutkan kepada anak sampai cucu-cucunya yang justru bukan pilihan seorang Bu Tien ( yang selalu menjunjung tinggi kebudayaan Indonesia dengan memakai kebaya )untuk hal seperti ini. Yang sebenarnya sah –sah saja, akan tetapi tidak elegan melihatnya, apalagi kalau dibungkus dengan Konstitusi yg ‘suci’ dan dilakukan tanpa jeda disertai permainan curang seperti yang terhias di dalam pemilu legislatif kemarin, yg membuatnya terlihat seperti kerasukan ‘Marcos’ atau Machiavelli yg menghalalkan segala cara hanya untuk sesuatu yg bernama “Kekuasaan”. Semoga SBY tidak jatuh dikarenakan laporan ABS (Asal Bapak Senang) akan tetapi, karena yg dikatakan sang Ksatria itu sendiri yaitu ABS (Asal Bukan capres –S/Susilo).

Kalau boleh meminjam bahasanya SBY (di dalam dialog dgn KADIN), “ Silahkan Tepuk Tangan Untuk Saya “ dan kalau boleh meminjam pantunnya yang tidak akan saya katakan sebagai puisi (seperti yg dikatakan SBY dalam Debat Capres I) “ Jalan – jalan Ke Lahat (bukan ke liang Lahat) jangan lupa mampir ke Martapura “ yang artinya, “ Apabila Kamu Penjahat, Janganlah kamu berpura – pura “ atau “ Biar saya Jahat, tapi saya tidak berpura –pura “ yang tentu berbeda dengan arti yg disampaikan SBY ketika itu.

Semoga sindiran Ibu Megawati dan Pak J.K. bisa lebih didengar oleh SBY dan dapat menjadi masukan yg baik baginya. Bukan dengan mengatakan, ”jangan galak –galak, dan masih teringat di memori saya curangnya mereka semua “ yang justru seperti amnesia dgn mengatakan hal seperti itu. Karena , bukankah dia pemenang pada pemilu yg dia katakan curang tsb ?

Tulisan ini hanya pelengkap dari sesuatu yg bernama “ Kegelisahan yg berasal dari kesengsaraan” dan yg jelas bukan berasal dari tempat “Pengkultusan” bernama “SBY Nurussalam” yang merupakan sarang premanisme (baca- makanin duit) berkedok Majelis Keagamaan. Yang mana, di zaman Pak Harto (yg justru lebih berhak dikultuskan) tidak pernah ada hal –hal tsb. yang dipakai sebagai ‘Kedok’nya.

Terima kasih

Artikel ini memiliki: 12 Komentar • Menarik +7