Mungkin agar bisa lebih objektif melihat kontroversi penolakan materi iklan Megawati-Prabowo di stasiun televisi, saya coba cuplikkan tiga artikel dari dua portal yang berbeda. Memilih portal dan artikel ini juga random, tak ada kepentingan dengan salah satunya. Agar materi ini bisa dibahas dengan gaya cover both side gitu...:

Copas I:

Iklan Politik Mega-Prabowo Ditolak Televisi

Prabowo: Ini Tidak Adil, Berbau Kolusi

Rabu, 17 Juni 2009, 12:14 WIB

VIVAnews - Tujuh versi iklan politik Megawati-Prabowo sebagian besar ditolak stasiun televisi. Dua diantaranya malah ditolak oleh semua stasiun. Prabowo pun menuding ada yang tidak baik.

"INI BAGI SAYA TIDAK ADIL," KATA CALON WAKIL PRESIDEN, PRABOWO SUBIANTO, usai mendampingi Megawati bertemu 44 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 17 Juni 2009.

Prabowo merasa ada ketidakadilan yang dirasakan kubu Megawati-Prabowo. Malah, PRABOWO MENUDING ADA HAL YANG TIDAK BERES DALAM PENOLAKAN IKLAN-IKLAN POLITIK MEGAWATI-PRABOWO ITU. "BERBAU KOLUSI," KATA PRABOWO.

Iklan politik calon presiden dan wakil presiden Megawati-Prabowo ada tujuh versi. Masing-masing versi berjudul, Bangkrut, Mencintai, Harga, Pekerjaan, Persatuan, Maju, dan Tim. Hampir semua iklan ditolak.

Tetapi, ada dua judul yang ditolak oleh semua stasiun televisi. Iklan bertema 'Harga' dan 'Pekerjaan' adalah iklan yang ditolak semua stasiun.

Berikut pernyataan penolakan yang ditunjukkan tim sukses Megawati-Prabowo dari stasiun televisi:

"Sehubungan dengan iklan kampanye Mega-Prabowo versi harga, revisi yang telah kami preview dengan ini kami sampaikan bahwa materi tersebut tidak dapat kami tayangkan. Dikarenakan, content tidak disetujui oleh internal sensor dari salah satu stasiun televisi."

Lalu, tudingan Prabowo ini dijawab oleh tim pemenangan pasangan incumbent.

Copas II

Tim SBY-Boediono Bantah Intervensi

Tim sukses SBY-Boediono menolak dikaitkan dengan penolakan iklan politik Megawati-Prabowo

Rabu, 17 Juni 2009, 18:25 WIB

VIVAnews - Tim sukses SBY-Boediono tidak mau turut campur dalam urusan penolakan iklan politik Megawati-Prabowo di stasiun televisi. Tim sukses SBY-Boediono menolak dikaitkan dengan penolakan iklan politik Megawati-Prabowo.

"SAMA SEKALI TIDAK INTERVENSI. SILAKAN KONFIRMASI LANGSUNG KE STASIUN TELEVISI," KATA KETUA TIM SUKSES SBY-BOEDIONO, HATTA RAJASA, di Bravo Media Centre, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 17 Juni 2009.

Hatta membantah keras bila ada pihak yang menyebut tim sukses SBY-Boediono terkait dengan penolakan sejumlah iklan politik Mega-Prabowo. Hatta malah mempertanyakan adanya intervensi dari pihak lain soal penolakan itu.

"MASA ZAMAN BEGINI MASIH ADA INTERVENSI SEPERTI ITU," UJAR POLITISI YANG JUGA MENTERI SEKRETARIS NEGARA INI.

Lalu pernyataan tim SBY-Boediono ini seolah disambung dengan wawancara terpisah yang dilakukan media yang berbeda, tapi erat kaitannya dalam isu penolakan iklan itu.

Copas III

SCTV: Iklan "Bangkrut" Mega-Pro Provokatif

Rabu, 17 Juni 2009 | 16:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Stasiun televisi SCTV disebut-sebut sebagai salah satu media yang menolak untuk menayangkan materi iklan kampanye capres/cawapres Megawati-Prabowo.

Budi Darmawan yang membawahi departemen humas di SCTV mengakui, pihaknya menerima sejumlah materi iklan dari pasangan Megawati-Prabowo. Namun, karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, tidak semua materi iklan tersebut diterima untuk ditayangkan.

"Yang saya lihat waktu itu, ada dua materi iklan. Salah satunya menampilkan gambar incumbent yang bilang 'bangkrut', padahal kalimat itu belum selesai, lalu iklan tersebut dilanjutkan dengan hal lain. Kami sih melihat ini ada potensi melanggar UU tentang Pemilu," kata Budi Darmawan melalui percakapan per telepon, Rabu (17/6) sore.

Jika MENGACU KEPADA UU NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILU PRESIDEN DAN WAPRES, MEMANG TERDAPAT PASAL-PASAL YANG MELARANG SEJUMLAH HAL YANG BERKAITAN DENGAN KAMPANYE. MISALNYA PADA PASAL 41 (1C) YANG DISEBUTKAN BAHWA KAMPANYE TIDAK DAPAT MENGANDUNG UNSUR PENGHINAAN TERHADAP PASANGAN LAIN. Atau, ada pasal yang melarang iklan yang dapat dikategorikan mengganggu pembaca/pemirsa (pasal 51).

"Jadi waktu itu karena kami dapat dua materi iklan yang roh-nya sama, maka kami tidak memilih yang 'Bangkrut' karena kami melihat ada potensi-potensi provokasi, potensi rame-lah. Kami memilih alternatif iklan yang satunya lagi," sambung Budi lagi.

Lebih jauh Budi menegaskan bahwa proses pemilihan yang dilakukan terhadap materi iklan kampanye capres tidak hanya diberlakukan terhadap pasangan Megawati-Prabowo. "KAMI JUGA MELAKUKAN PROSES PEMILAHAN TERSEBUT PADA MATERI-MATERI IKLAN PASANGAN-PASANGAN LAIN. PASANGAN JK-WIRANTO PUN SEMPAT MENGALAMI INI. SEBAB, KAMI MENILAI IKLAN TERSEBUT MEMBANDING-BANDINGKAN PASANGAN SATU DENGAN YANG LAIN," kata Budi.

Secara etika, dalam dunia periklanan, kata Budi, membandingkan sebuah produk dengan produk lainnya dalam iklan merupakan hal yang melanggar etika. "Misalnya kami bilang media ini lebih bagus dibanding media itu, atau mi ini lebih enak dibanding mi itu. Ya, capres-cawapres pun kami memandangnya seperti itu," kata Budi.

Bahkan, UNTUK PASANGAN INCUMBENT SBY-BOEDIONO PUN, SCTV PERNAH TIDAK MELOLOSKAN PERMINTAAN MEREKA TERKAIT DENGAN MASALAH IKLAN KAMPANYE. "WAKTU ITU TIM MEREKA MEMINTA AGAR IKLAN DITAYANGKAN SEBELUM AZAN MAGHRIB. KAMI MENOLAK, KARENA MENURUT KAMI, APA YA? YA, SEMACAM MEMADANKANNYA DENGAN AGAMA LAH. MAKANYA KAMI TOLAK," UJAR BUDI.

Budi menegaskan, pada dasarnya pihak SCTV menghormati dan menghargai tim-tim yang terkait dengan seluruh pasangan capres-cawapres. "Kami pun sebagai media tentu akan menjaga kredibilitas kami. Selain itu, kami pun harus bertanggung jawab untuk setiap materi yang tayang. Jangan sampai kami terseret dengan pelanggaran undang-undang," tandas Budi.

Terus terang, secara pribadi saya juga agak ambigu dengan berbagai pernyataan dan keterangan itu. Apakah memang keterangan incumbent dan stasiun televisi sudah bisa diatur, dengan kompak memberikan sanggahan yang saling melengkapi tentang semua tudingan-tudingan yang memihak Mega-Prabowo (ingat teori konspirasinya Karl Popper). Atau memang materi iklan Megawati-Prabowo tak pantas disiarkan karena hukum-hukum objektif (terlepas siapa yang membuat produk hukum ini) dan bisa berdampak pada masyarakat luas. Entahlah.

Memang, dua pasangan calon itu selama ini paling getol kobarkan psywar secara frontal dan terbuka. Segala macam isu bisa ditunggangi. Mau bagaimana menganalisa fenomena ini, silahkan saja simpulkan sendiri. Yang jelas, dalam masalah ini belum ada wasit yang bekerja efektif dan bisa benar-benar bisa menarik konklusi dari semua informasi yang terpecah-pecah itu. Pro-kontra juga masih marak. Yah, namanya politik, apalagi berkaitan dengan opini, semua pihak punya hak untuk berpendapat. Intinya satu: adu cepat menuju puncak.

Tapi jangan lupa juga, masih ada pasangan calon ketiga yang punya ambisi sama dengan dua pasangan calon itu. Apakah ada kandidat lain yang memanfaatkan situasi ini, bisa jadi. Tapi, ya untuk saat ini saya tidak (atau belum) tahu, karena itu saya tidak berani buru-buru menyimpulkan.

Intinya kita semua sepakat tidak setuju dengan upaya pengekangan berpendapat atau penggiringan opini yang mendominasi ruang publik, yang membuat kita seolah-olah tak lagi punya ruang gerak. Tapi kelihatannya sangat disayangkan ketika isu terakhir ini malah ditunggangi untuk kepentingan politik. Soal itu, sekali lagi, saat ini saya belum bisa menyimpulkan. Mau memandang fenomena ini dari sudut pandang masing-masing, ya monggo. Silahkan.

Yang jelas dari semua fenomena ini saya pribadi jadi ingat "petuah bijak" Cicero: "Mimpi buruk politisi adalah ketika harus berkata jujur."

(Lihat foto: Artikan Saja Sendiri (Masih soal Kontroversi Iklan Megawati-Prabowo))

Artikel ini memiliki: 39 Komentar • Menarik +8