Dalam enam bulan terakhir, harga emas hitam (minyak mentah) dunia kembali menunjukkan gejala menyenangkan dan mendebarkan. Bagi negara-negara produsen minyak dan perusahaan pengolahannya, terus merangkaknya harga minyak hingga 60 dolar AS per barel menjadi berita menyenangkan.
Ini juga menunjukkan mulai bergairah dan pulihnya ekonomi dunia yang ditandai dengan naiknya permintaan industri. Jelas, negara-negara Teluk bakal mensyukuri ini semua mengingat mereka juga terimbas krisis keuangan global sehingga harus menyuntikkan modal besar bagi industri keuangan mereka.
Kabar mendebarkan datang dari negara-negara yang kehidupan ekonominya tergantung dari minyak. Indonesia termasuk kategori ini. Jumlah impor minyak dan bahan bakar minyak (BBM) untuk kebutuhan dalam negeri melebihi kapasitas produksi di Tanah Air. Jadi, pemerintah selalu 'berkeringat' deras jika harga minyak mentah dunia menggeliat ke atas.
Dari analisis dan transaksi minyak yang terjadi belakangan ini, sejumlah negara produsen minyak seperti Arab Saudi memperkirakan harga minyak bisa menyentuh angka 75 dolar AS per barel. Harga itu bisa tercapai dalam hitungan hari maupun bulan. Juni dan Juli menjadi saat-saat mendebarkan bagi perkembangan harga minyak dunia.
Bagi Indonesia, naik-turun harga minyak dunia berdampak langsung pada harga BBM dalam negeri. Ketika harga minyak mentah dunia rata-rata di level 60-70 dolar AS per barel, pemerintah menaikkan harga BBM. Begitupun ketika harga minyak melesat di angka 100 dolar AS, kenaikan harga BBM tak terhindarkan. Pada saat harga itu turun hingga 40 dolar AS per barel, harga BBM juga diturunkan, meski pelan-pelan.
Persoalannya, pesta demokrasi pemilihan presiden (Pilpres) 2009 yang digelar pada 8 Juli mendatang tentu berdampak politis terhadap turun-naik harga BBM. Di sinilah konsistensi pemerintah berkuasa saat ini diuji.
Jika memang konsisten menerapkan harga BBM berdasarkan turun-naik harga minyak dunia, sudah barang tentu kenaikan harga BBM tidak terelakkan lagi. Tetapi, jika pemerintah hanya berpatokan pada politik pencitraan, meski harga minyak selangit pun, tampaknya tidak akan ada kebijakan 'nafsu besar' seperti yang terjadi ketika harga BBM naik hingga 120 persen.
Jika itu yang terjadi, sudah dipastikan harga BBM baru akan dinaikkan setelah pilpres digelar. Presiden dan wakil presiden terpilih dengan berdalih ribuan alasan baru berani mengumumkan perlunya kenaikan harga BBM. Apalagi, presiden berkuasa saat ini tetap berambisi mengejar gerbang kekuasaan kursi presiden untuk lima tahun ke depan.
Sebetulnya, pemerintah tidak perlu risau dengan gejolak harga minyak dunia yang selalu terjadi sejak era 1960-an. Jika program pemanfaatan energi nonminyak seperti gasifikasi dan pipanisasi gas ke seluruh Indonesia berjalan, kenaikan harga minyak dunia malah berdampak positif bagi kas negara.
Yang terjadi saat ini, proyek pemanfaatan energi nonminyak masih sebatas wacana dan janji manis pemerintah yang disebarkan media. Tak ada bukti nyata atas berjalannya mekanisme penggunaan energi alternatif yang bisa mengefisienkan ekonomi negara.
Pemerintah saat ini seperti memerankan fungsi organisasi negara-negara pengekspor minyak (OPEC), yang lebih menekankan aspek politisnya. Dalam arti, untuk kepentingan politik tertentu, pemerintah memainkan lonjakan harga minyak. Ketika pemilu akan digelar dan kepentingan penguasa besar, dapat diprediksi mekanisme penentuan harga minyak yang dibuat pemerintah tidak akan dijalankan.
Artikel ini memiliki: 1 Komentar • Bagus +1