Tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres/cawapres) akan bersaing pada pemilihan presiden 8 Juli mendatang. Ketiga pasangan itu adalah Jusuf Kalla (JK)-Wiranto (Win), Megawati Soekarnoputri (Mega)-Prabowo Subianto (Pro), Dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono (Boedi). Itulah daftar urutan pasangan yang mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Konfigurasi etnis para calon tersebut tentu saja mendapatkan perhatian masyarakat, mengingat kondisi bangsa ini yang terdiri atas beragam suku bangsa. Jusuf Kalla berasal dari etnis Bugis di Sulawesi Selatan. Wiranto berasal dari Solo, Jawa Tengah. Pasangan JK-Win adalah gabungan Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah.
Megawati memiliki darah Jawa Timur, Bali, dan Bengkulu. Sedangkan Prabowo memiliki darah Jawa Tengah dan Sulawesi Utara. Jadi, pasangan Mega-Pro adalah gabungan Jawa Timur, Bali, Bengkulu, Jawa Tengah, dan Sulawesi Utara.
Sedangkan SBY berasal dari Pacitan, Jawa Timur. Hal yang sama juga pada Boediono yang berasal dari Blitar, Jawa Timur. Pasangan ini sama-sama dari Jawa Timur.
Pendiri bangsa ini telah memberikan contoh bagaimana pluralisme kesukuan merupakan keniscayaan yang tak terbantahkan. Soekarno yang berdarah Jawa Timur dan Bali memilih Muhammad Hatta yang berasal dari Sumatra Barat.
Inilah pasangan pertama Presiden dan Wakil Presiden. Kalau saja mau, Soekarno bisa saja memilih orang-orang yang beretnis Jawa pada saat itu. Tapi, ini tidak dilakukannya. Ia begitu menghormati pluralisme kesukuan.
Presiden Soeharto yang berasal dari Yogyakarta/Jawa Tengah juga pernah memilih wakilnya yang bukan berasal dari Yogyakarta dan Jawa Tengah. Ia pernah memilih Adam Malik Batubara (1978-1983) asal Sumatra Utara. Juga pernah memiliki Umar Wirahadikusumah (1983-1988) yang merupakan representasi Jawa Barat. Dan, terakhir BJ Habibie (1998) yang mewakili Sulawesi Selatan. Selain itu, ia memang pernah berduet dengan Sri Sultan Hamengkubuwono IX (1973-1978) dari Yogyakarta/Jawa Tengah dan Sudharmono (1988-1993) serta Try Sutrisno (1993-1998) dari Jawa Timur.
Kemudian sejarah mencatat, kita pernah memiliki presiden yang bukan berasal dari etnis Jawa, saat BJ Habibie menggantikan Soeharto yang lengser pada 21 Mei 1998 lalu. Begitu juga pada era reformasi muncul pasangan Abdurrahman Wahid (Jawa Timur) dan Megawati Soekarnoputri. Kemudian, dilanjutkan pasangan Megawati-Hamzah Haz (Kalimantan Selatan). Terakhir, pasangan SBY-JK yang disebut-sebut sebagai pasangan nusantara.
Di sini kita hendak mengingatkan bahwa persoalan sekat-sekat suku harus diakhiri. Tidak boleh ada kesan hanya yang berasal dari suku mayoritas yang boleh menjadi pemimpin nasional. Ini penting sesuai dengan semangat kebangkitan nasional yang dicetuskan 81 tahun lalu.
Setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin nasional asalkan memiliki kemampuan. Semangat kebangkitan nasional telah mengajarkan bahwa seluruh anak bangsa mengakui berbangsa, berbahasa, dan bertanah air satu yakni Indonesia.
Kondisi seperti ini tentu akan membuka sekat-sekat bahwa siapa pun bisa menjadi pemimpin nasional. Bukankah kita telah sepakat bahwa Indonesia adalah satu bangsa, satu bahasa, dan satu Tanah Air. Kita juga telah sepakat bahwa dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote adalah Indonesia. Konstitusi juga mengamanatkan bahwa presiden adalah orang Indonesia asli dan tidak ada embel-embel dari etnis tertentu.
Artikel ini memiliki: 7 Komentar • Bagus +3