Oleh: M.Fadjroel Rachman
Ketua Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Negara Kesejahteran [Pedoman Indonesia]
NB: Copy Paste dari artikel MFR di Kompas, Sabtu (16/5), halaman 6
SBY mendeklarasikan Boediono sebagai pasangan cawapres di Sabuga ITB, Bandung, Jumat (15/3), JK memilih Wiranto, dan Megawati “meminang” Prabowo. Dari 230 juta penduduk Indonesia, capres/cawapres hanya tiga pasangan sepuh di tengah dunia yang dipimpin kaum muda cerdas, kosmopolit, dengan zeitgeist demokrasi, ekologi, dan HAM.
Apakah persaingan kaum sepuh dan kaum muda di Indonesia harus berakhir seperti kata fisikawan Jerman, Max Planck, “Satu kebenaran ilmiah baru tidak menang dengan cara meyakinkan lawannya dan membuat mereka menyadari kebenaran, tetapi sebaliknya karena lawannya akhirnya mati dan satu generasi baru yang akrab dengan kebenaran ilmiah itu bertambah besar.”
Apa yang mencemaskan dengan hanya munculnya tiga pasangan sepuh itu? Pertama, macetnya regenerasi kepemimpinan nasional, terutama di partai politik (parpol) yang makin feodalistik, oligarki, ultrapragmatis, semi-otoriter. Ultrapragmatis ketika parpol sekadar pialang politik untuk koalisi tanpa visi dan ideologi dengan menihilkan suara pemilih serta semi-otoriter karena menolak konvensi capres dan wacana capres independen.
Kedua, nihilnya isyarat kontinuitas kepemimpinan nasional pasca 2014, praktis ketiga pasangan adalah generasi terakhir kepemimpinan nasional pertama pasca-reformasi; Ketiga, secara politik mereka adalah beban demokrasi karena kentalnya “relasi Soeharto-Orde-Baru”, hanya dipaksa reformasi untuk mematuhi hak sipil-politik dan mengelak kewajiban demokratis dalam kasus tertentu: hak sipil Ahmadiyah, lolosnya UU Pornografi, kejahatan HAM dari 1965-1998 sampai Munir, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Pengadilan HAM, hingga KKN Soeharto-keluarga-kroninya
. Agenda reformasi macet pada 11 tahun perayaan tergulingnya Soeharto dan Orba.
Keempat, dalam bidang ekonomi mereka meneruskan kebijakan pembangunanisme Orba o-Orba) serta neo-liberalisme yang melahirkan kemiskinan, ketimpangan sosial dan ketergantungan utang masif. SBY, JK, Megawati menjual blok minyak dan gas, menjual BUMN dan berutang masif. Megawati membuat kontrak blok gas Tangguh, potensial merugikan negara Rp.750 triliun (25 tahun), menjual murah Indosat sekitar Rp.5,62 triliun kepada Temasek Holding, dijual lagioleh Temasek ke Qtel (Qatar) senilai US$1,8 miliar, dan penguasaan Indosat oleh Qtel diijinkan SBY-JK hingga 65 persen. SBY-JK juga menjual BUMN, seperti PT. Garuda Indonesia, PT Krakatau Steel, PT. Bank Tabungan Negara, selain itu PT Yogya Karya dan PTPN III, IV, VII. Bahkan SBY-JK dari 26 Mei 2008-5 Mei 2009, menjual 59 blok migas, akibatnya dari total produksi minyak Indonesia (September 2008) sebesar 850.892 barel/hari, Chevron Pacific Indonesia (perusahaan AS) menguasai 425.478 barel/hari sedangkan Pertamina hanya 108.233 barel/hari.
Utang negara
Tak kurang parahnya adalah Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan Surat Berharga Negara (SBN), Dirjen Pengelolaan Utang Departemen Keuangan menyatakan Total Utang Pemerintah 31 Januari 2009 adalah Rp.1.667 triliun di masa Megawati dan SBY-JK. Sejak 2001-2009, PLN bertambah (triliun rupiah) : 602 (2001), 594 (2002), 591 (2003), 613 (2004), 612 (2005), 562 (2006), 586 (2007), 717 (2008), 746 (2009). SBN bertambah (triliun rupiah) : 661 (2001), 655 (2002), 649 (2003), 662 (2004), 656 (2005), 748 (2006), 801 (2007), 906 (2008), 920 (2009). Adapun Total Utang Pemerintah (PLN dan SBN) dalam triliun rupiah: 1.263 (2001), 1.249 (2002), 1.240 (2003), 1,275 (2004), 1.268 (2005), 1.310 (2006), 1.387 (2007), 1.623 (2008) dan 1.667 (2009). Utang dan SBN senilai Rp.1.263 triliun (2001) adalah utang haram Orba serta KLBI senilai Rp.144 triliun dan BLBI senilai Rp.600 trilun lebih (Boediono salah satu Direktur BI), serta sejumlah proyek merugikan rakyat misal Bendungan Kedung Ombo, namun Megawati, SBY, JK tak berniat menghapuskan utang haram dan menuntaskan KLBI/BLBI.
Dengan IMF boleh saja tak berutang dan CGI dibubarkan, seperti iklan SBY dan Partai Demokrat, tetapi Indonesia tetap berutang kepada Jepang (45,4 persen), ADB (16,4 persen), Bank Dunia (13,6 persen), AS (3,6 persen), Inggris (1,7 persen), dan lainnya (14,6 persen). Menteri Keuangan/Menko Perekonomian Sri Mulyani (13/5) mengatakan utang periode 2004-2008 bertambah US$8,61 miliar, lebih rendah dibandingkan penambahan utang periode 2001-2004 senilai US$17,81 miliar. Namun pengusiran 511 penduduk Tanah Merah untuk proyek gas Tangguh yang dibiayai ADB sekitar US$350 juta tak bisa dinihilkan. Termasuk temuan BPK bahwa proyek pemerintah senilai Rp 438,47 miliar tidak terlalu bermanfaat serta keterlambatan 25 proyek pemerintah dengan beban commitment fee mencapai Rp 2,02 triliun.
Kebijakan utang keliru ini membantah artikel Bhimantara Widyajala (Kompas,15/5) bahwa, “pengelolaan utang negara berada di jalur yang benar.” Korban hak sosial, ekonomi, budaya, ekologi, jebakan utang dan korupsi, tak bisa diabaikan.
Stagnasi Kesejahteraan
Bila tugas demokrasi dan negara kesejahteraan yang diamanatkan pendiri bangsa adalah, “a state which provides all individuals a fair distribution of the basic resources necessary to maintain a good standard of living (Richard Quinney, The Prophetic Meaning of Modren Welfare State, 1999). Maka Indonesia sepanjang 2009-2014 dengan pasangan pemimpin sepuh serta ekonomi neo-liberal akan stagnan penegakan demokrasi dan kesejahteraan warganegaranya. Demokrasi prosedural pemilu legislatif 9 April lalu saja terbukti begitu sarat dengan penggelembungan sekaligus penggembosan daftar pemilih tetap serta praktik jual beli suara.
Kalau masalah regenerasi, kemiskinan, ketimpangan sosial dan ketergantungan utang masif diakui sebagai realitas dan rakyat mengiyakannya saja dalam pilpres 8 Juli 2009 (tentu 60-70 juta Golput haruslah bersikap tegas) maka Niccolo Machiavelli benar, ”Mayoritas manusia puas dengan kesan luar, seolah kesan itu adalah realitas.” Kesan luar itulah yang dicitrakan parpol dan capres/cawapres berbiaya triliunan rupiah. Seolah-olah terjadi perubahan, padahal sekadar mempertahankan sebuah republik tanpa alternatif.
(Lihat foto: Republik Tanpa Alternatif)
Artikel ini memiliki: 25 Komentar • Bagus +7