Oleh: Efriza, Penulis buku “Mengenal Teori-teori Politik, Dari Sistem Politik sampai Korupsi

Prabowo, diprediksi tidak akan mendapatkan kesempatan menjadi peserta sebagai calon presiden di pemilu presiden 2009.  Indikasinya jelas, PDIP sudah dipastikan mengusung Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden dari PDIP, berarti peluang Prabowo jika ingin koalisi dengan PDIP menurunkan tawarannya hanya menjadi Wapres Megawati. Namun, kemungkinan menang sangat kecil, sebab untuk mengalahkan popularitas SBY diperlukan Presiden alternatif bukan cawapres alternatif, sementara Presiden alternatif tersebut ialah Prabowo.

Ini memang dilema jika duet Mega-Prabowo dipaksa untuk dihadirkan, sebab persepsi pemilih sudah mutlak menempatkan Megawati sebagai Presiden bukan wakil presiden, di sisi lain Prabowo yang diharapkan menjadi capres alternatif hanya ditempatkan sebagai wapres; sementara dengan diposisikannya Prabowo sebagai wapres mengindikasikan akan menjadi ban serep.

Jika mengharapkan dari perpecahan koalisi demokrat, apalagi indikasi ini ada sedikit peluang, disebabkan kecewanya 4 partai politik mitra koalisi SBY, jika SBY memilih Boediono Cawapres independen sementara ada nama-nama yang disodorkan dari partai-partai tersebut, misal, PKS menyodorkan Hidayat Nur Wahid, PAN dengan Hatta Rajasa, PKB dengan Muhaimin Iskandar, dan  PPP mungkin antara Suryadharma Ali atau Bachtiar Chamsyah.

Lagi-lagi peluang ini kecil, karena Yudhoyono sepertinya memahami, indikasinya adalah Deklarasinya sebagai Capres-Cawapres di Bandung yang mulanya diniatkan tanggal 11 menjadi tanggal 15. Artinya, harapan untuk Gerindra menjadikan Prabowo Capres melalui koalisi dari “bola” muntah hasil perpecahan koalisi Partai Demokrat, akan sirna.

Jika mengharapkan dari 29 partai politik yang tidak lolos parliamentary thereshold tampaknya akan sulit. Selain partai-partai tersebut ada yang sudah menyatakan diri bergabung dengan Koalisi Partai Demokrat, misal Partai Pelopor. Di sisi lain, partai gurem ini pun sepertinya banyak yang memilih keputusan tidak populer yakni tidak ikut pesta demokrasi pemilu presiden, ini merupakan bentuk penolakan hasil pemilu legislatif yang dinilai penuh kesemerawutan atas persoalan DPT (Daftar Pemilih Tetap).

Meski mereka akhirnya terlibat sepertinya juga tidak membawa keuntungan bagi Prabowo, karena sulit meraih dukungan 25% suara nasional dari partai-partai politik gurem yang telah terkotak-kotak tersebut, apalagi jika dikaitkan mekanisme kerja eksekutif-legislatif, maka jika terpilih pun akan menyulitkan kerja Prabowo menghadapi parlemen, sebab hanya Partai Gerindra yang ada di parlemen sementara partai gurem berkoalisi hanya untuk mengantarkan capres-cawapres bertarung dalam pemilihan presiden bukan untuk mengawal hingga 5 tahun koalisi tersebut melalui mekanisme kerja eksekutif-legislatif.

Pilihan bagi Gerindra sepertinya hanya menjadi oposisi, sementara Prabowo disiapkan untuk Pemilu 2014. Partai Gerindra memang pilihan terbaiknya menjadi oposisi, tetapi karena dukungan suaranya di parlemen kecil, layaknya diistilahkan suara kritis dari partai kecil untuk mencegah dihasilkannya suatu keputusan yang tidak pro rakyat.

Menjadi oposisi membawa keuntungan besar, ketika dijalankan dengan memiliki blue-print sebagai tandingan atas keputusan yang tidak pro rakyat tersebuta tetapi juga disertai implementasi di lapangannya; artinya, jika ini berhasil dijalankan maka besar kemungkinan Prabowo merupakan presiden berikutnya pilihan rakyat pada pemilu 2014. ®

Artikel ini memiliki: 0 Komentar • Bagus +0