Jackie Chan beberapa waktu yang lalu membuat heboh di tanah kelahirannya sendiri. Ia berkomentar bahwa warga Cina daratan beruntung atas pemerintahnya yang begitu otoriter. "I'm confused about whether it's good to have freedom, " katanya. "Hong Kong and Taiwan are very chaotic due to their freedom." Tentu saja para warga di dua daerah yang disebut, terutama di Hong Kong, mencak-mencak dan muncul seruan untuk memboikot film-filmnya.
Apa yang dituturkan Jackie Chan sesungguhnya adalah retorika lama. Cocokkah nilai-nilai demokrasi liberal ala Barat diterapkan di negara-negara Asia? Seberapa representatifkah Hak Asasi Manusia (HAM), yang dalam deklarasinya diawali kata 'Universal'?
Di kawasan Asia Tenggara, yang sangat vokal mengenai hal ini pada pertengahan abad ke-20 adalah dua kepala pemerintahan dari dua negara paling berpengaruh saat itu: Lee Kuan Yew dan Mahathir Mohammad (Bapak Pembangunan kita, seperti biasa, hanya tersenyum saja). Mereka memberikan alasan yang kemudian dikenal sebagai 'Asian values argument'.
Argumen ini, yang konon bisa ditelusuri jejaknya dari ajaran Konfusianisme, menuturkan bahwa ada nilai-nilai khas bangsa Asia yang dihargai secara berbeda dari nilai-nilai yang selama ini diagung-agungkan bangsa Barat. Beberapa dari nilai-nilai Asia itu misalnya mengutamakan kepentingan keluarga atau masyarakat dibandingkan orang per-orang, perlunya keselarasan dan stabilitas dalam bernegara, dan diakuinya nilai sentral agama dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan nilai-nilai yang disebut barusan, kedua tokoh kita berpendapat bahwa demokrasi liberal ala Barat yang terlalu menekankan hak-hak individual tidak sesuai dengan budaya bangsa Asia yang sebaiknya, dalam bahasa seorang pejabat di era Orde Baru, mengejar 'hak asasi masyarakat' dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi serta menjaga identitas sosial dan budaya. Memberikan hak-hak sipil dan politis yang terlalu bebas, menurut mereka, akan menciptakan keresahan yang bisa menghambat tercapainya 'tujuan yang lebih penting.'
Tentu, argumen ini bukannya tanpa kritik, baik dari luar Asia maupun dari dalam. Sama seperti para pendukungnya yang mengkritik overgeneralisasi nilai-nilai demokrasi Barat, Asian values argument juga dianggap melakukan overgeneralisasi bangsa Asia sendiri sebagai sesuatu yang homogen, padahal sejatinya terdapat beragam budaya dengan nilai-nilai yang berbeda di dalamnya (kita orang Indonesia tentu merasakan betul hal ini).
Kritik lain menganggap kalau argumen ini hanyalah pembenaran para tiran bertangan besi untuk terus melanggengkan kekuasaan dan membungkam suara oposisi, sesuatu yang mungkin tidak dipedulikan oleh rakyat kebanyakan yang masih menikmati pertumbuhan ekonomi yang tinggi di dekade 70an hingga 90an. Namun setelah timbul huru-hara kawasan Asia Tenggara di penghujung abad ke-20, kini di milenium yang baru hanya tersisa Singapura dengan 'Lee Kuan Yew Junior'-nya yang masih nyaman memegang teguh nilai-nilai Asia itu.
Apakah Asian values argument telah gagal? Atau Singapura adalah the exception that proves the rule?
Sumber: McGregor, A. (2007). Southeast Asian Development. London: Routledge.
Artikel ini memiliki: 38 Komentar • Menarik +10